Penderitaan masyarakat, lanjutnya, terutama yang tinggal di pelosok kerap terdengar sampai ke wakil rakyat. Kehadiran Pertashop tak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan akan solar dan pertalite.
”Ada Pertashop, tetapi hanya menjual Pertamax dan Dexlite. Bagaimana dengan penderitaan masyarakat di pedalaman desa? Kami mohon agar segala sesuatunya dalam hal kebijakan tidak hanya mengambil sampel dari kota saja, tetapi perhatikan juga masyarakat di pelosok desa,” ujarnya.
Dia sepakat apabila persoalan BBM dan elpiji subsidi tidak dapat diselesaikan dan masih tidak tepat sasaran, sebaiknya subsidi dihapuskan atau ditiadakan.
”Saya mohon maaf agak keras bahasanya. Kami sepakat dengan Pak Alexius, lebih baik tidak ada subsidi, karena subsidi yang ada tidak hanya dinikmati masyarakat miskin, tapi yang kaya juga ikut menikmati. Bagaimana nasib masyarakat yang tidak mampu?” ujarnya.
Dia juga sangat menyesalkan sulitnya penindakan. Padahal, jarak antara SPBU dan kantor polisi tak begitu jauh, sehingga harusnya bisa menindak persoalan kelangkaan BBM dan elpiji subsidi di Kota Sampit.
”Hampir setiap hari antrean panjang terjadi mengganggu lalu lintas karena pelangsir. Dan bukan rahasia lagi, fakta di lapangan ada keterlibatan oknum aparat di situ, sehingga persoalan yang terjadi selama bertahun-tahun ini tidak bisa diatasi,” ujarnya.
Kepala Dispora Kotim Wim RK Benung yang turut diundang dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan, pendistribusian BBM dan gas elpiji perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat.
”Kita sepakat penyaluran BBM dan elpiji subsidi harus tepat sasaran. Untuk mengetahui bahwa BBM yang disalurkan itu tepat sasaran perlu pengawasan. Kami minta agar yang bertanggung jawab melakukan pengawasan lebih ketat,” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah Kotim ini.
Wim juga menyebut, Hiswana Migas yang merupakan wadah tempat berkumpulnya para agen, memiliki peran penting dalam proses penyaluran elpiji hingga ke tangan masyarakat.
”Hiswana itu tempat berkumpulnya para agen sampai kepada pengecer dan masyarakat. Seharusnya agen juga ikut berperan mengawasi harga di tingkat pangkalan agar harga yang dipasarkan sama sesuai HET. Ini sudah ada HET yang ditetapkan Gubernur Kalteng, kenyataan HET tidak menjadi acuan. Padahal, itu sudah ada penilaian, keuntungan, jarak, semua sudah diperhitungkan. Banyak keluhan dari masyarakat, elpiji 3 kg jauh sekali selisihnya dibandingkan HET. Sudah menjadi rahasia umum elpiji 3 kg itu dilarikan ke perusahaan untuk masyarakat perkebunan sawit. Ini yang harus diawasi pendistribusiannya,” ujarnya.
