Duh, APBD Kotim 2020 Babak Belur Dihantam Covid-19

Anggaran daerah babak belur
ILUSTRASI. (Muhammad Faisal/Radar Sampit)

SAMPIT – Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada APBD Kotim tahun 2020 lalu. Anggaran daerah babak belur dihantam efek wabah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tidak mencapai target yang disepakati DPRD dan kepala daerah saat itu.

Hal tersebut terungkap dari Laporan Pertanggungjawaban APBD Kotim Tahun 2020 yang disampaikan Bupati Kotim Halikinnor pada DPRD Kotim. Kondisi itu bisa dimaklumi lantaran 2020 lalu Covid-19 menghajar semua sektor.

Bacaan Lainnya

Halikinnor menuturkan, realisasi pendapatan hanya di angka 87 persen (lihat grafis). Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hanya tercapai 55 persen, kurang 44 persen dari target Rp 418 miliar. Hal itu disebabkan realisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan asli daerah lainnya tidak tercapai.

”Misalnya, pajak daerah terealisasi hanya 24,9 persen saja dari target pendapatan  Rp 265,3 miliar. Kemudian, retribusi daerah hanya tercapai 86,64 persen dan lain sebagainya yang masuk dalam item PAD,” kata Halikinnor.

Baca Juga :  Disdukcapil Kotim Temukan 38 Data Anomali di Lapas

Lebih lanjut Halikinnor mengatakan, yang menyokong keuangan daerah adalah pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat, yakni Rp 1,04 triliun atau sekitar 99,97 persen. Hanya kekurangan 0,03 persen dari target awal.

Begitu juga untuk realisasi dana penyesuaian (dana pusat lainnya, Red) sebesar Rp 28,2 miliar atau sebesar 100 persen. Sedangkan realisasi dana bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp 89,7 miliar dengan persentase 73,7 persen dari target sebesar Rp 121,74 miliar. Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 221,36 miliar dengan persentase 90,16 persen atau Rp 245,5 miliar.

”Dapat disimpulkan bahwa realisasi pendapatan secara keseluruhan dengan persentase 87,00 persen, kurang 13 persen dari target,” katanya.

Untuk belanja, lanjut Halikinnor, sesuai yang telah ditetapkan sebesar Rp 1,70 triliun dan hanya mampu terealisasi sebesar Rp 1,45 triliun dengan persentase 85,02 persen. Tidak tercapainya realisasi belanja karena belanja operasional hanya tercapai 88 persen, belanja modal 72 persen, belanja tidak terduga 98 persen, belanja transfer 89 persen, serta realisasi pengeluaran pembiayaan hanya 61,5 persen.



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *