Isu Netralitas Polri dalam Mengawal Pemilu 2024 Jadi Sorotan DPR

polisi
Ilustrasi. (net)

JAKARTA, radarsampit.com – Netralitas Polri dalam menjaga situasi pemilu 2024 berjalan aman dan damai dipertanyakan DPR. Bahkan, aspek netralitas menjadi poin krusial yang dibahas oleh wakil rakyat seiring tidak hadirnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR, Rabu (15/11/2023).

Sejatinya, raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto itu mengundang Kapolri untuk membahas tentang persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024. Termasuk anggarannya. Namun, raker itu tidak dihadiri langsung oleh Listyo. Kapolri diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen M. Fadil Imran.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi III Trimedya Panjaitan yang turut mempertanyakan ketidakhadiran Kapolri meminta raker tersebut ditunda. ”Untuk acara yang begini penting, kenapa yang datang Kabaharkam? Harusnya Kapolri yang hadir,” ujarnya dalam raker di Senayan. ”Saya usulkan rapat ini kita tunda menunggu Kapolri bisa hadir,” imbuh anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut.

Baca Juga :  Srikandi PLN Gelar Edukasi Ketenagalistrikan dan Pencegahan Stunting di Desa Danau Ganting

Sebagai pimpinan rapat, Bambang menyebut kehadiran Kabaharkam sejatinya sudah tepat untuk membahas mengenai detail persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024. Meski begitu, dia berharap Kapolri akan datang pada pertemuan selanjutnya untuk membahas keputusan raker kemarin.

Di sisi lain, anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy menegaskan netralitas Polri dalam mengawal pemilu 2024 sangat penting. Apalagi, akhir bulan ini pesta demokrasi lima tahunan tersebut sudah memasuki tahap kampanye.

”Polri ini organisasi yang besar dan punya banyak kewenangan. Bisa jadi banyak pihak yang tergoda untuk menggunakan Polri sebagai alat untuk mendukung pemenangan mereka,” ujarnya.

Politisi yang akrab disapa Habib Aboe itu menyinggung tentang kegelisahan aparat di tingkat bawah yang mulai mendapat tekanan untuk memenangkan pasangan capres tertentu. ”Hal ini sedang viral dan menjadi atensi publik,” tuturnya. Aboe pun menegaskan tekanan semacam itu mestinya tidak boleh terjadi. Dia meminta Kapolri untuk mengkonsolidasikan jajarannya agar tetap netral dan independen.



Pos terkait