Dia berharap aparat dapat menjaga netralitas sesuai pesan Presiden Joko Widodo. Dia menegaskan langkah TKN akan selaras dengan apa yang disampaikan Prabowo, yaitu mengedepankan pemilu bersih dan adil. “Dan kami yakin penyelenggara dan pengawas dapat berlaku adil. Semua harus dimulai dari pikiran yang positif.” tutupnya.
Terpisah, meski demikian nomor urut telah ditetapkan, semua peserta diminta tetap menahan diri untuk tidak melakukan kampanye yang bersifat ajakan. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pasca tuntasnya pengundian nomor urut. Bagja mengatakan, sesuai tahapan, masa kampanye baru dibuka pada 28 November. Oleh karenanya, peserta belum dibolehkan menyampaikan ajakan terbuka kepada publik.
“Kami sudah ingatkan kepada partai politik bahwa sekarang belum masa kampanye,” ujarnya, kemarin. Yang bisa dilakukan saat ini, lanjut dia, hanya sebatas sosialiasi. Yakni mengenalkan tanpa ajakan. Konsekuensinya, jika terdapat ajakan maka bisa jadi menjadi pelanggaran.
Dalam pengundian nomor urut Selasa malam, ada dua cawapres yang melontarkan kalimat meminta dukungan. Yakni Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Terkait hal itu, Bawaslu tengah dalam kajian. “Kita kaji dulu,” tuturnya.
Sesuai normanya, kampanye terdiri dari tiga unsur, yakni subjek, upaya meyakinkan, dan penawaran visi-misi, program, atau citra diri. Dalam pernyataannya, Cak Imin dan Mahfud ada unsur ajakan memilih.
Selain larangan kampanye, Bagja juga mengingatkan larangan penggunaan fasilitas negara dan program-program untuk pemenangan. “Program pemerintah atau program yang berkaitan dengan negara juga itu diajukan untuk kepentingan peserta pemilu tertentu, itu juga tidak boleh,” tegas Bagja.
Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membuka posko dan nomor pengaduan sebagai respons atas maraknya dugaan pelanggaran dan intervensi aparat kepolisian pada Pemilu 2024. Lewat posko dan nomor aduan itu, TPN mengajak masyarakat secara aktif mengawal proses Pemilu 2024 agar berjalan dengan jujur dan adil.