PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) dalam beberapa pekan ini telah menyelidiki dan mendalami, praktik penyalahgunaan dana hibah di tubuh Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Puluhan saksi, termasuk dari pengurus KONI dan pengurus cabang olah raga (cabor) telah dimintai keterangan dalam dugaan penyelewengan duit negara tersebut, untuk tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023.
Kepala Kejati Kalteng Undang Mugopal melalui Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalteng Douglas Pamino Nainggolan menyampaikan, belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut. Meski demikian pihaknya dalami penyidikan kasus tersebut.
Pihaknya pun sudah menduga dalam pelaksanaan dana hibah tersebut, ada kegiatan fiktif dalam pembelanjaan dan juga mark up serta terjadinya kesalahan prosedur.
”Masih dalam penyelidikan. Sudah ada puluhan saksi dimintai keterangan, tidak hanya cabor tetapi juga pengurus KONI Kotim. Dugaan fiktif, harusnya untuk pembelanjaan tersebut harus dilakukan oleh cabor, tapi dalam praktiknya ternyata belanja atau digunakan langsung oleh pengurus KONI. Makanya kita terus lidik ini,” ujarnya di Palangka Raya, baru-baru tadi.
Douglas juga menyebutkan, tim penyidik dan auditor tengah mulai bekerja menghitung kerugian keuangan negara atas kasus ini, dan pemeriksaan kasus dana hibah Pemkab Kotim untuk KONI Kotim sudah dilakukan sejak dua minggu ini.
”Kerugian negara masih dihitung. Pejabat struktural di lingkungan KONI Kotim dan ketua dari cabang olahraga turut diperiksa sebagai saksi. Belum ada penetapan tersangka,”tegasnya.
Sementara itu, Kasidik kejati Kalteng Eko Nugroho menyampaikan, sudah lebih dari 50 saksi dimintai keterangan. Namun akan terus dikembangkan pihaknya sesuai kebutuhan penyelidikan.
”Kita sudah bentuk tim dalam dugaan kasus ini. Kerugian masih dihitung. Kami juga panggil Ketua KONI Kotim karena itu ada kaitannya. Prosesnya masih berjalan,”cetusnya.
Sementara itu, jauh sebelumnya anggaran KONI Kotim ini sudah pernah dipersoalkan anggota Komisi III DPRD Kotim SP Lumban Gaol. Saat pembahasan anggaran perubahan di tahun 2023 lalu, dirinya menolak keras anggaran yang dianggapnya memicu masalah hukum di kemudian hari.
Dirinya ketika itu mempertanyakan anggaran Rp 14,5Miliar itu belum termasuk bonus untuk atlet pekan olah raga provinsi (porprov) sekitar Rp3, 8Miliar.
Diungkapkannya, anggaran KONI tahun 2023 yang dianggarkan saat pembahasan di akhir tahun 2022 yakni sekitar Rp4.5 miliar. Kemudian di anggaran perubahan 2023, KONI kembali mengajukan anggaran lagi Rp10 miliar.
”Nah waktu itu saya tanyakan untuk apa ini anggaran, sementara Porprov sudah lewat,”ujarnya.
Saat itu lanjut Gaol, dirinya meminta agar anggaran Rp10 Miliar itu harus ada rincian penggunaannya untuk apa saja.
Namun, lantaran kalah suara di komisi III, akhirnya anggaran Rp10 Miliar itu berjalan mulus dan disetujui oleh lembaga DPRD Kotim, ditambah dengan Rp3,8 Miliar untuk bonus atlet sehingga totalnya Rp13,8 Miliar anggaran yang digelontorkan di APBD perubahan 2023.
Sementara itu di kalangan DPRD Kotim, sebelumnya juga sudah diperiksa di Kejati Kalteng yakni Ketua DPRD Kotim Rini Anderson dan Ketua Komisi III DPRD Kotim Mariani. (daq/ang/gus)
