Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya mengkonversi minyak tanah ke gas elpiji di 80 desa di enam kecamatan. Kecamatan tersebut belum mendapatkan pasokan elpiji secara rutin.
HENY, Sampit | radarsampit.com
Enam kecamatan di Kotim yang belum menjalankan program konversi minyak tanah ke elpiji, yakni Kotabesi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang, Antang Kalang. Akibatnya, gas elpiji tak tersedia karena tak dikirim.
Untuk memenuhi kebutuhan, masyarakat melakukan berbagai cara. Di antaranya membeli di luar kecamatan di Kotim dengan harga mencapai Rp40-70 ribu per tabung 3 kilogram.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Alang Arianto mengatakan, permasalahan pasokan kuota elpiji yang terbatas dan terjadinya ketidaksesuaian harga eceran tertinggi (HET) yang dijual di lapangan, ditambah penjualan yang tidak tepat sasaran menyebabkan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram terus terjadi selama bertahun-tahun.
”Pemkab Kotim sudah berupaya mengatasi permasalahan ini. Tahun 2023 lalu Pak Bupati sudah menghadap ke Ditjen Migas untuk mengupayakan konversi minyak tanah ke elpiji, khususnya di enam kecamatan ini. Setelah pertemuan itu, dilakukan rapat dan hari ini Pemkab Kotim melaksanakan sosialisasi sebagai salah satu syarat untuk dilakukan konversi,” kata Alang, Selasa (16/7/2024).
Sosialisasi konversi minyak tanah ke elpiji secara mandiri di enam kecamatan dihadiri perwakilan kades, agen, pangkalan, pejabat PT Pertamina Patra Niaga, dan DPC Hiswana Migas Kotim.
“Karena di enam kecamatan ini belum dapat kuota elpiji. Makanya enam kecamatan mencari elpiji dari kecamatan lain dengan harga Rp40-50 ribu per tabung, bahkan di wilayah utara ada yang dijual Rp70 ribu per tabung 3 kilogram,” katanya.
Elpiji 3 kilogram ini merupakan subsidi pemerintah yang menjadi barang rebutan. Tak peduli berapa tingginya harga jual elpiji, masyarakat terpaksa tetap membeli agar dapur tetap mengepul.
”Dulu saat minyak tanah mulai langka, masyarakat dipaksa menggunakan kompor gas elpiji. Saat itu banyak masyarakat yang tidak mau, karena kebiasaan menggunakan minyak tanah. Setelah itu ada program dari pemerintah, melakukan peralihan minyak tanah ke gas elpiji, masyarakat diberikan kompor dan tabung secara gratis. Namun, karena anggaran sudah tidak tersedia lagi, beberapa tahun terakhir program itu sudah tidak ada lagi,” katanya.
Dalam perjalanannya, lanjutnya, masyarakat mengkonversi minyak tanah ke elpiji secara mandiri. ”Maksudnya membeli kompor gas dan elpiji dengan uang sendiri,” katanya.
Berdasarkan petunjuk Ditjen Migas Kementerian ESDM RI dan BPH Migas RI, konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg dapat dilakukan apabila masyarakatnya memang sudah beralih secara mandiri.
”Kenapa bertahun-tahun itu belum dikonversi, karena di enam kecamatan itu masih terdata menerima subsidi minyak tanah, makanya tidak dilakukan konversi. Tetapi, dalam kenyataannya, masyarakat mencari minyak tanah juga susah, apalagi mencari elpiji. Sementara hampir semua masyarakat Kotim sudah beralih menggunakan kompor gas. Sudah jarang kita temukan memasak menggunakan kompor minyak tanah atau kayu bakar,” katanya.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kotim Rody Kamislam selaku moderator yang memandu sosialisasi berharap setelah pertemuan itu dapat segera mengkonversi minyak tanah ke elpiji dan Kotim bisa mendapatkan tambahan kuota elpiji, khususnya di enam kecamatan.
”Hasil dari pertemuan sosialisasi ini akan dibuat berita acara yang nantinya disampaikan ke Ditjen Migas Kementerian ESDM RI dan BPH Migas. Apabila sudah mendapatkan balasan dan disetujui penambahan kuotanya, kuota minyak tanah di Kotim dikurangi, kuota elpiji ditambah dan akan didistribusikan oleh Pertamina Patra Niaga. Mudah-mudahan konversi ini dapat segera dilakukan tahun ini, sehingga paling lambat tahun depan Kotim sudah mendapatkan kuota tambahan elpiji,” ujar Rody.
