PULANG PISAU, radarsampit.com – Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Pulang Pisau Tandean Indra Bella menyebutkan, sudah saatnya pemerintah setempat berpihak kepada masyarakat dalam persoalan sengketa lahan, dengan investor
“Jika berkaitan dengan data dan bukti, tidak jarang masyarakat memiliki bukti lebih akurat dengan masa kepemilikan lahan yang lebih dahulu dibandingkan perusahaan,” ujar Politikus Golkar Dapil I Kahayan Hilir, Jabiren Raya, Kahayan Tengah, Banama Tingang ini.
Dirinya pun mengajak semua pihak, serta perusahaan agar jangan sampai bertengkar dikarenakan kebijakan dari pemerintah pusat. Menurutnya hal itu membuat situasi daerah menjadi tidak kondusif dan banyak pihak yang dirugikan akibat situasi itu.
Tandean menilai, dengan pemerintah berpihak kepada perusahaan, akan membuat suasana tidak bisa damai, berpotensi akan selalu terjadi konflik yang berkepanjangan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap keputusan pemerintah setempat, yang dianggap tidak adil.
“Jangan sampai hal ini juga memberatkan tugas semua pihak. Mari kita buat sejarah baru, jangan ganti rugi kepada masyarakat namun ganti untung. Itu yang ditunggu tunggu oleh masyarakat,” ungkapnya, Rabu (24/1/2024).
Tandean Indra Bella menambahkan, pemerintah jangan banyak mencari alasan, karena kalau sudah ada data dan bukti dari masyarakat, artinya sudah jelas mana yang harus dibela atau didahulukan kepentingannya.
Dirinya menyoroti seperti kejadian yang sudah-sudah ini di wilayah Pulang Pisau. Ditegaskannya, apabila kepercayaan masyarakat memang bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, seharusnya segala konflik lahan bisa ditanggulangi tanpa merugikan salah satu pihak.
“Selama ini DPRD Pulang Pisau mengundang investor memang bertujuan untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau masyarakat sekitar perusahaan saja tidak sejahtera, apa gunanya hadir investor,” pungkas Tandean. (rm-106/gus)
