Radarsampit.com – ”Coba kamu datang ke kantor wali kota. Di situ ada satu (bingkai foto yang) kosong. Bisa kamu foto itu. Dia Wali Kota (Palangka Raya) pertama yang baru menjabat, terus dianggap PKI (Partai Komunis Indonesia), padahal bukan. Dia anggota Partindo (Partai Indonesia). Dia hilang dibunuh dan fotonya sampai sekarang tidak ada di deretan siapa yang jadi wali kota itu.”
Demikian suara seseorang di ujung telepon siang itu, Kamis (18/9/2014). Pria yang ingin identitasnya disamarkan ini meminta Radar Sampit memastikan ucapannya mengenai wali kota yang hilang akibat dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI). Orang yang dimaksud pria ini adalah Yanti Saconk, Wali Kota Palangka Raya pertama yang dilantik pada 18 September 1965.
Dalam dokumen sejarah Palangka Raya, ia hanya sebulan menjabat. Jabatannya berakhir pada 18 Oktober 1965. Yanti Saconk ditangkap dan hilang bersama ribuan orang lainnya di Kalteng.
Kemungkinan besar Yanti dibunuh. Hingga kini namanya nyaris dilupakan, meski menjadi pemimpin pertama kali di kota yang kini berjuluk Kota Cantik itu. Seluk beluk dan garis keturunan keluarganya pun tak pernah terdengar, seperti layaknya keturunan wali kota lainnya yang pernah menjabat.
”Keluarga wali kota pertama masih takut (untuk menceritakan kisahnya dan tampil ke publik). Jadi, ketakutan itu menghantui mereka, trauma dan ketakutan itu masih ada sampai sekarang dan menjadi stigma. (Ketakutan akibat penumpasan PKI) bukan hanya di Kalteng, tapi di banyak tempat di Indonesia,” kata pria ini.
Cerita hilangnya Yanti Saconk juga dituturkan Sabran Achmad, tokoh masyarakat Kalteng. ”Beliau hanya 28 hari menjabat. Setelah 28 hari dilantik sebagai wali kota juga tertangkap. Kita tak tahu apakah beliau anggota PKI atau ormas yang lain, yang jelas, beliau ikut ditangkap. Sampai sekarang kita juga tak tahu keberadaannya,” kata Sabran.
Sosok Yanti Saconk saat itu seolah hilang bagaikan ditelan bumi. Sabran tak tahu lagi kabar mengenai pemimpin yang hilang tersebut. ”Semua rahasia militer. Sampai Pak Harto (Soeharto, Presiden ke-2 RI, Red) berakhir selama 32 tahun, itu masih dikuasai militer. Jadi sulit kita mencari tahu,” katanya.
