Konflik DPRD Kotim Rugikan Rakyat, Tahapan Kegiatan Penting Ini Terhambat

Polemik berkepanjangan di DPRD Kotim yang berujung pada ancaman pelengseran terhadap Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson dinilai merugikan masyarakat
Ilustrasi. (M Faisal/Radar Sampit)

SAMPIT – Polemik berkepanjangan di DPRD Kotim yang berujung pada ancaman pelengseran terhadap Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson dinilai merugikan masyarakat. Stagnannya seluruh kegiatan di lembaga itu telah mengorbankan kepentingan konstituen yang harusnya diperjuangkan.

”Kalau masalah lembaga itu dibiarkan berlarut-larut begini, yang dirugikan adalah DPRD dan masyarakat. Akibat dari itu, program lembaga tidak bisa berjalan. Termasuk di situ rapat kerja dengan mitranya,” kata Muhammad Shaleh, kemarin (3/3).

Bacaan Lainnya

Shaleh menuturkan, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di bidang pengawasan, penganggaran, dan legislasi akan stagnan. Padahal, harusnya DPRD mulai mempersiapkan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Dia menambahkan, masing-masing pihak harus menanggalkan ambisi politiknya untuk penyelesaian persoalan internal lembaga. Jika masih bertahan pada posisi dan egoisme masing-masing, konflik tersebut akan terus berlanjut.

”Harus tinggalkan dulu rasa ego masing-masing pimpinan partai, supaya bisa menyelesaikan persoalan internal ini. Apalagi Ketua DPRD Kotim sudah bersurat menghentikan semua agenda di lembaga ini. Membuat persoalan makin runyam. Tapi, yang jelas, yang bisa menyelesaikan masalah internal DPRD itu, ya mereka sendiri, bukan orang luar,” ujar Shaleh yang pernah menjabat anggota DPRD Kotim periode 2014-2019 ini.

Baca Juga :  CATAT!!! Prokes Jadi Kunci Hadapi Covid-19

Shaleh melanjutkan, DPRD Kotim bersama penyelenggara pemilu seharusnya sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk mempersiapkan anggaran untuk Pemilu 2024. Hal itu sudah dilakukan di daerah lain bersama KPU dan Bawaslu.

”Kalau kita, jangankan urusan itu. Urusan internal saja tidak beres-beres. Padahal, apa juga yang dipertahankan sebagai AKD itu? Perbedaan penghasilan ketua komisi atau badan pun tidak seberapa,” katanya.

Sementara itu, sejumlah masyarakat menilai isu mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD hanya sebatas gertakan. Mosi itu diyakini akan menghilang begitu saja, karena hanya sebatas wacana politik untuk menggertak lawan.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim Muhammad Abadi yang dikonfirmasi mengenai tindak lanjut wacana mosi enggan berkomentar. ”Belum ada. Itu masih rencana saja,” ujarnya. (ang/ign)

Pos terkait