SAMPIT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar forum grup diskusi guna mengevaluasi Pilkada 2020, khususnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotim yang dilaksanakan 9 Desember 2020 lalu, Senin (5/4).
Perwakilan Polres Kotim yang hadir, Kaur Bin Operasi Polres Kotim Iptu Haris Faturachman mengatakan, selama pelaksanaan Pilkada 2020, ada 392 permohonan kampanye. Sebanyak 354 kampanye dilaksanakan dan 38 permohonan lainnya dibatalkan.
Haris berharap agar ke depannya pada pemilihan serentak regulasi atau aturan terkait pelaksanaan tahapan pemilihan, khususnya saat masa kampanye agar disampaikan lebih awal agar pelaksanaan proses pemilihan berjalan tertib dan lancar.
”Ke depannya, para calon kontestan bisa mempersiapkan jadwal kampanye jauh-jauh hari agar kami aparat kepolisian dapat mengantisipasi kerawanan yang terjadi,” katanya.
Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Kotim Nur Cholifah mengatakan, jumlah penduduk Kotim pada Semester II sebanyak 416.138 jiwa. Dengan rincian, perempuan 200.894 jiwa dan laki-laki 219.244 jiwa. Kemudian, jumlah kepala keluarga di Kotim sebanyak 125.367 KK.
”Mulai tahun 2021 ini kami mulai laksanakan gerakan jemput bola ke desa-desa di Kotim untuk memaksimalkan data kependudukan dan memastikan warga Kotim memiliki KTP-el, sehingga dapat masuk dalam data pemilih,” kata Nur Cholifah.
Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Kotim Eka Sazli menuturkan, beberapa hal yang perlu dievaluasi pada Pilkada 2020, seperti menyampaikan pentingnya melakukan pemutakhiran DPT secara berkelanjutan.
”Pemutakhiran DPT secara berkelanjutan ini harus terus dilaksanakan dengan tujuan supaya data DPT semakin akurat (valid),” kata Eka Sazli.
Selain itu, perbaikan kualitas SDM di jajaran ad hoc juga perlu ditingkatkan. Hal itu agar tidak terjadi potensi pemilihan suara ulang serta pelanggaran kode etik pada pemilihan selanjutnya.
”Bawaslu ada mengusulkan dua TPS melaksanakan PSU, dikarenakan adanya kesalahan tata cara prosedur di tingkat KPPS. Ini ke depannya kami harapkan tidak terulang lagi, sehingga peningkatan SDM perlu ditingkatkan untuk menghindari potensi pelanggaran,” katanya.
