Dia menegaskan, mayoritas pedagang seperti dirinya hanya menyewa tempat, bukan pemilik lahan. Sementara yang memiliki bangunan permanen atau tanah sendiri, cenderung memilih bertahan.
”Kalau kami yang nyewa ini kan gampang, disuruh mundur. Tapi, yang punya sendiri biasanya tetap bertahan, ya mungkin karena sudah investasi mahal juga,” tambahnya.
Siti juga mengaku tidak ingin berpindah ke area dalam pasar, karena sepi pengunjung dan khawatir usahanya tidak bisa bertahan.
”Namanya juga mau cari makan, kalau nganggur kan nggak ada pemasukan. Hidup di rumah pun serba pas-pasan, jadi ya kami usaha saja sebisanya,” tuturnya.
Ia tak lagi berharap banyak dari bantuan pemerintah. Menurutnya, statusnya sebagai penerima bantuan sosial sempat dicabut tanpa penjelasan yang jelas.
Ia menduga pencabutan itu terjadi karena laporan dari lingkungan sekitar yang dinilai tidak sepenuhnya adil.
”Katanya sih dari desa dilaporkan ke dinas, mungkin karena dinilai nggak layak. Tapi saya juga nggak tahu persis kenapa bisa sampai dicabut. Ya sudahlah, makanya saya lebih memilih usaha begini saja. Kasarnya, walaupun cuma dapat seribu perak, setidaknya masih bisa buat makan,” ungkapnya.
Menurut Siti, tidak semua pedagang berada dalam posisi yang sama. Ada yang tetap bertahan karena memiliki lahan atau bangunan sendiri, sementara dirinya hanya menyewa tempat.
”Kalau yang punya tanah atau bangunan sendiri, ya wajar kalau tetap bertahan. Tapi saya ini cuma penyewa. Sebenarnya kalau mau, saya juga bisa bertahan. Tapi kami lebih pilih cari aman saja,” katanya.
Dia khawatir jika tetap berjualan di lokasi yang dilarang, justru akan menimbulkan persoalan baru.
”Kalau saya mau bertahan bisa – bisa saja, tapi kami ini mau cari aman saja. Takutnya nanti saat berjualan bermasalah malu sama orang. Niatnya berusaha malah jadi masalah,” katanya. (yn)
