Aziz menambahkan, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat hanya diberikan satu kali. Misalnya, kebun punya 10 hektare, maka kewajiban plasma 20 persen dan ditentukan dengan nilai optimum yang ditentukan masyarakat. Penggunaannya ditentukan sesuai kesepakatan bersama dengan sistem kemitraan.
”Tergantung perusahaan berapa tahun pemberiannya. Makanya, kami minta juga agar semua perusahan masuk Gapki untuk lebih memudahkan koordinasi,” kata mantan Ditjen Perkebunan Kementan ini. (ang/ign)
Tragedi Gurun Saudi: Inilah Kronologi Tewasnya WNI Saat Nekat Jalani Haji Lewat Jalur Ilegal
Mulai 1 Juni 2025, Ditjen Imigrasi Wajibkan 100 Persen Paspor Biasa Elektronik
Tanpa Biaya, Kemendikdasmen Buka Seleksi Administrasi PPG Guru Tertentu 2025
Warga Sampit Berduka, ‘Pak Ogah’ Relawan Pengatur Lalulintas Tewas saat Jalankan Tugas
Bukan Urusan Uang, Inilah Penyebab Atlet Panjat Tebing Kobar Siap Dipinang Kabupaten Lain
Per 1 Juni 2025, Harga Pertamax Turun, 1 Liter Cukup Bayar Segini
