Legislator Kotim Ini Ungkap Memori Pahit Pemilu Proporsional Tertutup

pemilu grafis 1 560x413
Ilustrasi. (jawapos.com)

SAMPIT, radarsampit.com – Anggota DPRD Kotim Parimus membagikan memori pahitnya mengikuti pesta demokrasi dengan sistem proporsional tertutup pada 2004 silam. Meski dia meraih suara terbanyak, Parimus gagal melenggang ke DPRD Kotim.

”Pemilu 2024 saya pernah merasakan dengan sistem pemilu itu. Saya saat itu mendapatkan suara lebih dari 4.000. Peraih suara terbanyak, namun saya tidak bisa duduk di DPRD Kotim. Justru mereka yang suaranya di bawah seribu di dapil IV bisa duduk mewakili Golkar di DPRD Kotim,” kata Parimus yang saat itu masih kader Beringin, Selasa (10/1).

Bacaan Lainnya

Parimus menuturkan, kenangan dengan sistem tersebut memang mengecewakan. Dia yang lelah berjuang, justru caleg lain yang menikmati hasilnya duduk di kursi DPRD Kotim. Namun, dia tak bisa berbuat banyak karena sudah menjadi risiko. Ketika pemilihan diubah ke proporsional terbuka, dia terpilih melalui raihan suara yang banyak.

”2008 saya caleg dan langsung saya duduk di DPRD Kotim. Jadi, saya sudah merasakan bagaimana rasanya suara terbanyak, tapi tidak duduk di DPRD saat itu,” ujar Parimus.

Baca Juga :  MULUTMU HARIMAUMU! Pernyataan Kontroversial Asisten I Setda Kotim Bikin Karirnya Terancam

Sementara itu, kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Kotim Muhammad Abadi menolak keras wacana pelaksanaan pemilu legislatif dengan proporsional tertutup. Hal itu dinilai sebagai pengingkaran demokrasi. Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2024 tetap harus porporsional terbuka.

”Kalau yang masih getol untuk sistem tertutup ini, berarti memang mau mengingkari demokrasi itu sendiri, karena produk dari pileg tertutup ini dia tidak akan mengakar ke akar rumpur masyarakat dia justru loyalitas dan mengakar ke pengurus partainya sendiri,” katanya.

Abadi melanjutkan, pemilihan dengan sistem proporsional tertutup akan menciptakan politik oligarki, di mana sosok yang duduk di lembaga DPRD merupakan orang dekat elite partai. ”Apakah kita mau kembali ke sistem lama atau dengan sistem saat ini?” katanya.

Berbicara mengenai politik uang yang kerap terjadi, lanjut Abadi, sebenarnya bukan masalah di sistem pelaksanaan partai, tetapi pada pengawasan dan penindakan yang tidak berfungsi.

Pos terkait