SAMPIT – Anggota DPRD Kotim Agus Seruyantara meminta dinas terkait untuk mengevaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak berjalan. Terlebih usaha yang dilaksanakan tidak sesuai dengan potensi desa dan harus dikelola orang di luar aparat desa dan orang yang profesional.
”BUMDes harus dikelola secara benar dan dapat memiliki manfaat untuk desa. Terutama dalam meningkatkan pendapatan desa, sehingga dapat mewujudkan pembangunan,” ujar Agus.
Menurutnya, BUMDes yang belum maksimal hendaknya mendapatkan pendampingan dari pemerintah daerah setempat. Dia yakin jika BUMDes dilakukan pembenahan secara maksimal maka akan menjadi salah satu pendapatan dari desa itu.
”Kita harus bangun mindset jika desa itu harus mandiri, jangan hanya berharap dana dari pemerintah. Saya kira BUMDes ini banyak sektor usaha yang bisa digarap jika memang didampingi dilatih hingga profesional,” tegasnya.
Dia menambahkan, BUMDes yang dibentuk hendaknya terpisah dari lingkaran aparatur pemerintah desa. Selain itu, dikelola orang memiliki naluri usaha dan profesional.
”Cari warga yang betul-betul mumpuni. Jangan jadi Direktur BUMDes, merangkap juga kerjaan lain. Akhirnya nanti jadi tidak fokus mengurusnya,” ujarnya.
Dia menambahkan, pengelolaan BUMDes harus dievaluasi. Sebab, ada banyak BUMDes yang tidak berjalan, bahkan usaha yang tidak sesuai potensi desa. Pihak desa juga harus tegas mengevaluasi jika program BUMDes tidak berjalan, sehingga harus dievaluasi kepengurusannya.
Agus mengatakan, saat ini banyak desa membentuk BUMDes, tapi tidak semua berjalan usahanya, sehingga terbilang tidak aktif. Dampaknya tidak dapat memberikan sumber pemasukan untuk desa. Untuk itu, peran desa dan instansi terkait harus mampu membina BUMDes yang ada. (ang/ign)
