Hal tersebut berbeda dengan penerbangan di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya. Frekuensi penerbangannya jauh lebih banyak, sehingga ada kepastian dan calon penumpang bisa memilih waktu penerbangan sesuai keperluan.
”Kondisi ini membuat banyak warga Kotim memilih terbang melalui bandara daerah lain, seperti Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, rencana perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Haji Asan Sampit bakal menelan anggaran sekitar Rp60 miliar. Pemkab Kotim telah menyelesaikan pembebasan lahan di jalur landasan.
Menurut Halikinnor, sebelum Covid-19 pada 2019 lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pernah menganggarkan peningkatan dan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit. Namun, dalam perjalanannya, lahan belum clear, sehingga anggaran yang disiapkan belum bisa terealisasi.
Halikinnor belum bisa memastikan apakah Kemenhub telah menganggarkan untuk perluasan landasan atau belum. ”Sampai saat ini informasi sementara dari Kepala Bandara belum tahu ada atau tidaknya anggaran APBN untuk perluasan landasan, walaupun master plan sudah masuk di Kemenhub. Ada kemungkinan belum teranggarkan,” katanya.
Oleh karena itu, Halikinnor akan berkomunikasi dan menghadap Menhub untuk memastikan anggaran tersebut. Apabila tidak ada kepastian, dia akan koordinasikan dengan DPRD Kotim untuk menggunakan APBD.
”Memang seharusnya pusat yang menganggarkan pakai APBN, tetapi ini kan kebutuhan kita (Kotim) dan ini memang harus diupayakan karena ini menyangkut fasilitas publik yang sangat vital,” tegasnya. (ang/ign)
