Krisis keuangan yang membekap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membuat Bupati Kotim Halikinnor memutar otak. Berupaya agar kewajiban yang berkaitan dengan hak orang banyak bisa terbayarkan.
YUNI PRATIWI, Sampit | radarsampit.com
Belum terbayarnya tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Kotim selama tiga bulan terakhir, yakni Juli, Agustus, September, membebani pikiran Halikinnor. Bahkan, dia sampai menegaskan, rela tak jadi bupati lagi daripada meninggalkan utang.
”Saya sudah instruksikan tim anggaran selesaikan dulu pagu utang. Karena saya dengar TPP baru sampai Juni,” ujarnya saat membuka Rakordalev di Aula Sei Mentaya Bappelitbangda Kotim, Senin (9/10).
Halikinnor mengatakan, di pusat ada Dana Bagi Hasil (DBH) Kotim yang belum tersalur sebesar Rp180 miliar. Namun, berdasarkan penjelasan dari Kementerian Keuangan, utang kurang bayar se-Indonesia totalnya mencapai Rp40 triliun, sedangkan di APBD hanya Rp2 triliun.
”Kalau Rp2 triliun dibagi bayar utang se-Indonesia, utang mereka ke kita Rp180 miliar. Paling kita dapat maksimal Rp10 miliar. Padahal, harapan kami kemarin, begitu bisa disalurkan Rp100 miliar, TPP itu sudah dibayar lunas semua. Makanya saya mengambil kebijakan itu berat, karena risiko pejabat politik mau mendekati tahun terakhir tidak ada pembangunan itu risiko. Tapi, saya lebih baik tidak jadi bupati lagi daripada meninggalkan utang. Tidak mau saya,” tegas Halikinnor.
”Makanya, dengan anggaran yang sangat terbatas perlu dipahami, mungkin ada teman OPD yang membuat telaahan staf bupati minta tambahan. Kami ingin semua sebenarnya. Cuma itu tadi, kondisi kita yang saat ini Rp253 miliar plus sedikit, bagaimana kita mencari duitnya?” katanya.
Selain DBH pusat yang belum tersalur, ada juga DBH provinsi sebesar Rp57 miliar yang belum tersalurkan untuk Kotim. Menurutnya, jika utang pusat dan provinsi dibayar, maka utang pemerintah daerah, salah satunya untuk membayar TPP, lunas sepenuhnya.
”Sebenarnya kalau dibayar semua utang pusat dengan provinsi, lunas utang kita itu. Jadi, teman-teman juga bisa lebih leluasa, lebih bisa membangun sebenarnya. Sampai saat ini baik pusat maupun provinsi masih punya utang dengan kita. Bukan kita punya banyak duit, tapi mereka yang belum membayar ke kita. Ini menjadi salah satu kendala kita,” jelasnya.
Dia juga meminta agar permasalahan absensi jadi perhatian bersama jajaran di lingkungan Pemkab Kotim. Apalagi dia menyebut ada surat kaleng yang mempermasalahkan hal tersebut.
”Sebenarnya ini tugas Sekda dan jajaran. Masalah absensi e-kinerja dan e-personal. Sampai ribut-ribut ada surat kaleng segala macam. Coba kalau ada hal seperti itu dibicarakan,” ujarnya.
Di hadapan peserta rapat koordinasi pengendalian dan evaluasi, Halikinnor mengatakan, forum itu hanya tentang evaluasi pembangunan. Namun, ada apabila ada permasalahan apa pun, bisa dibicarakan di forum itu. ”Karena saya lihat laporan Sekda yang disampaikan ke saya persentasenya, ada yang masih sampai bulan Mei belum menginput,” sebutnya.
Halikinnor juga mempertanyakan keterlambatan penginputan tersebut. Apakah karena beban kerja pegawai yang bersangkutan atau ada hal lain yang menjadi penyebabnya.
”Kalau karena beban kerja yang bersangkutan, kepala dinas bisa membagi beban kerja itu, sehingga sampai tidak mengupload atau karena yang bersangkutan lupa atau malas. Sebab, kalau untuk kepentingan dia pribadi saja tidak bisa terupload, jangan-jangan tupoksinya juga tidak dikerjakan. Makanya saya bilang jangan buka tutup buka tutup itu. Dievaluasi dulu,” tegasnya.
