Tak lulusnya sejumlah tenaga kontrak, lanjutnya, akan sangat memengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. ”Pelayanan di puskesmas ada dua tenaga kontrak bidan tak lulus. Ini sangat memengaruhi pelayanan. Kalau ada pasien yang harus dirujuk, kadang kami memerlukan dua tenaga bidan untuk mendampingi,” ujarnya.
”Jadi, sekarang yang jaga ruang persalinan 24 jam hanya empat nakes bidan, tiga PNS, dan satu tenaga kontrak saja di Puskemas Pundu. Jadi, memang tenaga bidan masih sangat kami perlukan,” tambahnya.
Demikian pula kondisinya di pustu atau polindes yang kini sudah tak lagi beroperasi karena tak ada tenaga yang siap memberikan pelayanan. ”Untuk pelayanan kesehatan di pustu otomatis sangat memengaruhi, karena tidak ada petugas yang siaga. Mereka beranggapan tidak lulus terhitung sejak 1 Juli 2022. Jadi, tidak bisa atau tidak berani melayani kalau ada masyarakat yang akan berobat,” ujarnya.
Dia melanjutkan, apabila salah satu tenaga kontrak yang ditempatkan di pustu tak lulus, sangat berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan. Pelayanan menjadi tidak maksimal karena beda kompetensinya.
”Apalagi kalau sampai dua-duanya tidak lulus. Pustu ataupun polindes kemungkinan besar tidak dapat beroperasi karena tidak ada SDM-nya,” tambahnya.
Dia mengatakan, di Pustu Km 36 ada dua perawat yang di-SK kan bertugas. Satu perawat diperbantukan sementara bertugas di UGD Puskesmas Pundu dan satu lainnya tidak memperpanjang kontrak kerja.
”Jadi, memang di desa harus ada minimal satu bidan dan satu perawat agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat, sehingga masyarakat ditangani dengan cepat,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, sekolah yang ditinggalkan guru kontrak yang tak lolos seleksi juga tak ada pengganti. Hal itu diungkap Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor pada konferensi pers Minggu (3/7) lalu. Dia mendapat laporan, lima guru tenaga kontrak di Desa Tumbang Gagu semuanya tak lolos.
Halikinnor tak menyebutkan adanya tenaga baru yang segera dikirim sebagai pengganti lima guru kontrak tersebut. Orang nomor satu di Kotim ini hanya menawarkan tenaga kontrak yang tak lolos untuk mengikuti seleksi ulang. Selain itu, guru yang tak lolos bisa diakomodir melalui dana bantuan operasional sekolah daerah (Bosda).
