Di sisi lain, lanjut dia, fakta bahwa pendapatan per kapita masyarakat Indonesia hanya Rp 75 juta per tahun tentu akan menyulitkan jika harus membayar iuran pengembangan institusi (IPI) atau uang pangkal di atas Rp 75 juta. Belum lagi ditambah UKT yang di atas Rp 20 juta per semester.
”Pemerintah boleh berdalih bahwa ada KIP kuliah untuk masyarakat miskin. Yang jadi masalah adalah masyarakat berpenghasilan menengah yang tidak mungkin bisa membayar biaya kuliah anak-anaknya,” katanya.
Sebab, anak dari orang tua dengan kondisi ekonomi menengah itu tidak bisa menjangkau beasiswa yang disediakan Kemendikbudristek. Sementara itu, mereka pun tidak cukup mampu jika harus membayar kenaikan UKT yang mahal. Belum lagi ditambah biaya pendukung kuliah lainnya. Misalnya, uang makan dan kos.
Indra pun kembali menyebut bahwa pola pikir pembuat kebijakan dalam mengelola pendidikan adalah dengan mekanisme pasar alias neoliberalisme. PTN didorong berstatus PTNBH dan diharapkan bisa ”berbisnis” serta mencari profit setinggi-tingginya. Dengan begitu, subsidi pemerintah berkurang. ”Ini yang saya sebut neoliberalisme pendidikan,” ungkapnya.
Senada, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda juga mempertanyakan dana pendidikan yang begitu besar, namun masih ada keluhan soal kenaikan UKT yang mencekik. ”Agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik kian hari meroket, padahal alokasi anggaran pendidikan dari APBN juga relatif cukup besar,” ujarnya.
Merespons masifnya keluhan soal kenaikan UKT ini, kata dia, komisi X telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pendidikan. Semua pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan soal hal itu.
Sebelumnya, BEM Seluruh Indonesia diminta audiensi dengan komisi X. Rencananya, Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Termasuk pihak PT.
Di sisi lain, Huda menyampaikan, meski bersifat tersier, nyatanya pendidikan tinggi sangat dibutuhkan mengingat Indonesia memiliki target mewujudkan Indonesia Emas pada 2045.
