Sejumlah warga meminta solusi cepat dan efektif untuk mengatasi masalah ini.
Mereka berharap pemerintah dapat mempercepat proses perizinan tambang pasir agar pasokan pasir kembali normal.
Selain itu, diperlukan kebijakan yang dapat melindungi lingkungan namun tetap memungkinkan pemanfaatan sumber daya alam secara legal dan berkelanjutan.
Warga mendesak agar pemerintah segera turun tangan untuk mencari jalan keluar bagi masalah ini.
Dengan memberikan perhatian khusus pada percepatan proses perizinan dan pengawasan yang lebih efektif, diharapkan krisis pasir ini dapat segera teratasi sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal tanpa harus khawatir akan kelangkaan bahan bangunan esensial ini.
Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kobar Hasan Basri meminta agar konfirmasi lebih lanjut dilakukan ke Sekretaris Daerah.
Namun, terkait perizinan, menurutnya kewenangan berada di Provinsi. Sementara itu, Sekda Kobar, Rody Iskandar, belum bisa dikonfirmasi terkait masalah ini pada Senin (22/7/2024). (sam/yit)
