SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor diharapkan cermat dan hati-hati dalam menempatkan pejabat yang akan membantu pemerintahannya. Rekam jejak pejabat harus jadi acuan agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Halikinnor-Irawati tak rusak dan mengganggu pembangunan.
”Pemilihan pejabat yang duduk dalam jabatan struktural memang haknya kepala daerah. Namun, tidak salah juga kami mengingatkan Bupati agar penempatannya berpedoman pada rekam jejak dan kemampuan pejabat bersangkutan,” kata anggota Komisi I DPRD Kotim SP Lumban Gaol, Kamis (19/8).
Politikus Partai Demokrat ini menuturkan, Halikinnor harus menghindari tipikal pejabat asal bapak senang (ABS), sementara pelayanan dan kinerjanya buruk. Halikinnor harusnya telah mengantongi sosok pejabat yang akan duduk dalam jabatan penting nantinya.
”Bupati harus menghindari pejabat tipikal ABS. Tipe ini berbahaya bagi pemerintahan, karena dia orientasinya bukan melayani masyarakat. Penempatannya nanti agar benar-benar memegang prinsip the righ man on the righ place,” kata dia.
Sebagai mitra pemerintah, lanjut SP Lumban Gaol, dia mengamati banyaknya pimpinan SOPD, mulai dari tingkat lurah, camat, hingga kepala dinas yang tidak bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Baik dalam hal pelayanan masyarakat maupun kinerja.
”Kami lihat banyak yang hanya sekadar asal bapak senang saja. Nah, pejabat model seperti itu harusnya parkirkan saja,” tegas dia.
Menurut Ketua Komisi Nasional Pemuda Demokrat ini, penempatan pejabat di Kotim selama ini kerap mengabaikan meritokrasi yang baik. Meritokrasi merupakan sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya. Kebanyakan pejabat di Kotim diangkat hanya karena hubungan kedekatan secara emosional dan politik.
”Lebih parah hanya berdasarkan suka dan tidak suka saja. Apalagi prinsip like and dislike-nya hanya berupa pemenuhan keinginan atasan yang bersifat pribadi dan tidak berdasar kinerja,” cetusnya.
