Arsusanto menambahkan, kesalahan dalam penempatan pejabat akan berdampak fatal bagi pemerintahan. Halikinnor harus mampu menunjukkan perubahan akselerasi pembangunan dan pelaksanaan di bawah kepemimpinannya.
”Yang paling penting, Bupati harus memilih pejabat struktural yang tidak suka cawe-cawe proyek. Karena menurut pengamatan kami dalam beberapa tahun terakhir, banyak pejabat yang main-main dengan anggaran hingga bermasalah secara hukum. Untungnya belum tersangka,” katanya.
Dia menegaskan, dalam pemilihan pejabat, Halikinnor harus memaksimalkan Baperjakat, karena di situlah bahan, masukan, dan pertimbangan kepala daerah dalam penempatan jabatan sesuai kepangkatan dan kemampuannya. ”Setidaknya masukan Baperjakat didengarkan,” tandasnya. (ang/ign)
