Meski demikian, dia menaruh harapan pada Halikinnor untuk mengakomodir pegawai yang berintegritas dan berkinerja baik tanpa melihat sisi keluarga, agama, dan suku. ”Saya masih percaya dan yakin Halikinnor akan sangat berbeda dari bupati-bupati terdahulu. Apalagi kita ketahui Halikinnor pernah menjadi ASN. Berkarier dari bawah hingga mendapatkan jabatan tertinggi sebagai ASN,” ujarnya.
Dia mengharapkan pejabat yang bermasalah secara hukum, sementara waktu diparkir supaya pemerintahan bisa lebih fokus. Terlebih terhadap camat dan lurah yang terseret masalah hukum lantaran terlibat sengketa perdata di bidang pertanahan. Pasalnya, lurah dan camat dinilai kerap menerbitkan surat tanah yang tumpang tindih.
Terpisah, Koordinator Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kotim Arsusanto mengatakan, Halikinnor harus cermat dalam menempatkan pejabat. Sebab, apabila hanya mengandalkan kedekatan tanpa melihat kemampuan, akan berdampak pada kinerja pemerintahannya.
”Saya kira pejabat lama yang sekiranya secara kinerja tidak menonjol dan tidak punya inovasi dan gebrakan, lebih baik di-stafkan saja dulu. Di masa pandemi ini, perlu pejabat yang luwes, gesit, dan berintegritas,” tegasnya.
Menurut Arsusanto, penempatan pejabat yang tepat juga akan jadi modal politik yang kuat bagi Halikinnor apabila maju kembali dalam pilkada selanjutnya. Janji politiknya bakal mudah terealisasi, yang akan memuluskan jalannya untuk bertarung kembali dalam pesta demokrasi.
”Ketika Bupati menyepelekan soal penempatan pejabat ini, maka secara tidak langsung dia akan membuka lubang besar bagi langkah politiknya dalam pemilihan selanjutnya. Maka itu, keputusan ini akan menentukan langkah politik kepala daerah sendiri,” katanya.
Apalagi, kata dia, dalam pilkada lalu Halikinnor pernah menjanjikan pengadaan alat berat untuk kecamatan, pembukaan akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketika pejabat yang dipilih nanti tidak bisa memahami hal itu, akan berdampak pada Halikinnor sendiri.
”Misalnya untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, harus betul-betul cari orang yang mampu. Isu di Kotim sebenarnya tidak lepas dari sektor itu saja. Carilah pejabat yang bisa mengamankan dan melaksanakan visi dan misi dengan baik,” ucapnya.
