Cucu perempuannya yang masih berumur 5 tahun harus mendapatkan perawatan inap selama tiga hari. Saat itu, ia tak yakin apakah kartu Jaminan Kedehatan Nasional (JKN) atau biasa disebut kartu BPJS Kesehatan miliknya apakah masih aktif dan bisa digunakan atau tidak.
“Saya jarang sakit. Jadi jarang sekali memperhatikan status keaktifan kartu BPJS berapa tahun menunggaknya saya juga tidak tahu. Seingat saya kartu BPJS sudah lama tidak aktif, tapi saya coba saja ternyata bisa memakai KTP,” katanya.
Dirinya teringat Pemkab Kotim tahun 2022 lalu telah memfasilitasi mayarakat tidak mampu agar biaya iuran per bulannya ditanggung oleh Pemkab Kotim yang dibiayai menggunakan dana APBD.
“Saya dan cucu saya sekeluarga yang tadinya peserta mandiri, sepertinya sudah beralih menjadi peserta penerima biaya iuran (PBI) APBD. Luar biasanya pelayanan di rumah sakit, cucu saya dilayani tanpa biaya sepersen pun menggunakan kartu BPJS itu,” katanya.
Witersius memang sempat menaruh curiga dengan layanan di rumah sakit yang menurut informadinya apabila pasien JKN mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan bahkan pasien tak terlalu diperhatikan, berbeda dengan pasien umum yang membayar secara mandiri tanpa kartu JKN.
“Saya sempat berpikir pelayanan di rumah sakit ini tidak memuaskan. Selama cucu saya dirawat, dokter hanya mengecek pasien satu kali saja saat pagi hari. Saya sempat berpikir, lebih baik saya bayar saja sebagai pasien umum agar cepat ditangani. Ternyata setelah diterangkan perawatnya, semua pasien juga diperlakukan sama tidak ada beda, mau pasien BPJS ataupun pasien umum,” katanya.
Selama tiga hari menjalani perawatan, kondisi cucu Witersius semakin membaik dan sudah dapat dipulangkan ke rumah.
“Cucu saya dirawat sampai sembuh. Ini orangnya sekarang yang duduk dipangkuan saya bernama Quera,” ujarnya.
Pengalaman baik juga dialami Dony. Warga Kota Sampit yang mengalami kesulitan ekonomi. Ketika tahun 2023, anaknya mengalami sakit demam berdarah. Sementara, kartu BPJS kesehatannya tidak aktif karena sudah menunggak membayar iuran per bulan selama empat tahun.
