SAMPIT, radarsampit.com – Menjelang Pemilu 2024, sejumlah peserta pemilu bergerilya ingin mendapatkan perhatian publik. Sosok yang tak begitu dikenal masyarakat kini mulai naik ke permukaan.
Kesempatan Pemilu jadi ajang sejumlah calon peserta pemilu mencari panggung untuk menaikkan elektabilitas dan kepopuleran agar mendapatkan perhatian masyarakat.
Salah satunya dengan cara mengkritik layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit. Tak ada salahnya memang mengkritik apapun program, kegiatan dan pelayanan publik demi memberikan dampak perubahan yang lebih baik.
Namun, kritik yang disampaikan bisa saja timpang sebelah karena hanya menyorot pada satu sisi buruknya saja dan mengabaikan sisi baiknya.
“Bukan saya membela rumah sakit. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang memang sengaja mencari celah untuk menjatuhkan pelayanan di rumah sakit. Kita tahu pelayanan rumah sakit saat ini sedang menjadi sorotan yang tidak baik,” ujar Witersius Natali Ketua DPC Organda Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) saat ditemui Radar Sampit di sekretariat dekat Taman Kota Sampit, Kamis (18/1/2024) sore.
Witersius mengakui pelayanan di rumah sakit masih belum dikatakan maksimal. Masih adanya keluhan pasien menjadi pertanda, layanan masih butuh perbaikan.
“Mana ada pelayanan publik dimanapun bisa dikatakan sempurna. Pasti saja ada yang perlu dibenahi, seperti pelayanan kesehatan di rumah sakit. Saya melihat orang-orang yang sering bersuara lantang, orangnya itu-itu saja yang memang sedang mencaleg mencari panggung apalagi ini lagi musim politik,” ujar pria asli warga Dayak Sampit yang menjadi Pembina Fordayak dan anggota Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim.
Menurutnya, tak ada salahnya kritik dilakukan sebagai langkah perbaikan terhadap layanan agar lebih baik. Namun, hal itu perlu dilihat dari dua sisi buruk dan baik.
“Layanan di rumah sakit tidak sepenuhnya buruk. Saya pernah berurusan langsung dengan rumah sakit. September 2023 lalu cucu saya masuk rumah sakit karena sakit demam berdarah,” kata pria berumur 60 tahun ini.
Cucu perempuannya yang masih berumur 5 tahun harus mendapatkan perawatan inap selama tiga hari. Saat itu, ia tak yakin apakah kartu Jaminan Kedehatan Nasional (JKN) atau biasa disebut kartu BPJS Kesehatan miliknya apakah masih aktif dan bisa digunakan atau tidak.
“Saya jarang sakit. Jadi jarang sekali memperhatikan status keaktifan kartu BPJS berapa tahun menunggaknya saya juga tidak tahu. Seingat saya kartu BPJS sudah lama tidak aktif, tapi saya coba saja ternyata bisa memakai KTP,” katanya.
Dirinya teringat Pemkab Kotim tahun 2022 lalu telah memfasilitasi mayarakat tidak mampu agar biaya iuran per bulannya ditanggung oleh Pemkab Kotim yang dibiayai menggunakan dana APBD.
“Saya dan cucu saya sekeluarga yang tadinya peserta mandiri, sepertinya sudah beralih menjadi peserta penerima biaya iuran (PBI) APBD. Luar biasanya pelayanan di rumah sakit, cucu saya dilayani tanpa biaya sepersen pun menggunakan kartu BPJS itu,” katanya.
Witersius memang sempat menaruh curiga dengan layanan di rumah sakit yang menurut informadinya apabila pasien JKN mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan bahkan pasien tak terlalu diperhatikan, berbeda dengan pasien umum yang membayar secara mandiri tanpa kartu JKN.
“Saya sempat berpikir pelayanan di rumah sakit ini tidak memuaskan. Selama cucu saya dirawat, dokter hanya mengecek pasien satu kali saja saat pagi hari. Saya sempat berpikir, lebih baik saya bayar saja sebagai pasien umum agar cepat ditangani. Ternyata setelah diterangkan perawatnya, semua pasien juga diperlakukan sama tidak ada beda, mau pasien BPJS ataupun pasien umum,” katanya.
