”Memang kalau di Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin sudah ada Mal Pelayanan Publik, tapi kami berharap Kabupaten Kotawaringin Timur adalah yang pertama memiliki Mal Pelayanan Publik di Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Keberhasilan penyelenggaraan MPP di Kotim penting dan strategis, karena menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi di daerah ini. Oleh karena seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, satuan kerja pemerintah pusat, BUMN, maupun BUMD, serta instansi terkait untuk secara efektif berkoordinasi dengan DPMPTSP dalam mewujudkan operasional MPP. (yn/ign)
