Lamanya antrean di SPBU bisa membuat pengiriman barang menjadi terlambat. Akibatnya, pengusaha angkutan mendapat protes dari pengguna jasa, serta harus mengeluarkan biaya berbagai komponen imbas keterlambatan tersebut.
Kondisi ini pula yang akhirnya membuat pengusaha atau sopir memilih membeli solar nonsubsidi jenis Dexlite, meski harganya jauh lebih mahal, yakni saat ini Rp18.150/liter. Pilihan ini dinilai masih lebih baik, karena tidak perlu antre lama sehingga waktu untuk mengangkut muatan bisa lebih banyak.
Untuk itulah, ALFI meminta pemerintah mencabut subsidi solar karena selama ini manfaatnya kurang dirasakan. Disparitas harga yang cukup besar dengan solar nonsubsidi, justru menyuburkan peluang penyimpangan solar subsidi oleh oknum tertentu dengan menjualnya ke perusahaan besar atau industri.
Budi menilai pemerintah maupun masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan jika subsidi solar dicabut. ALFI meyakini kebijakan itu tidak akan berdampak besar terhadap harga barang karena faktanya selama ini pengusaha angkutan sudah banyak menggunakan Dexlite.
Pencabutan subsidi solar diharapkan agar pasokan jenis BBM tersebut berjalan lancar. Manfaat lainnya, potensi penyimpangan BBM semakin kecil dan beban pemerintah menanggung subsidi juga akan sangat berkurang.
Dengan demikian, armada angkutan anggota ALFI ada kepastian memperoleh BBM solar non subsidi, meskipun harus terpaksa menaikkan biaya pengiriman, karena BBM adalah komponen terbesar dalam biaya angkutan barang.
”Bahkan kami menilai, lebih baik anggaran untuk subsidi solar itu dialihkan untuk membantu infrastruktur di Kalimantan Tengah, terlebih di Kotawaringin Timur ini. Itu jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat jika situasinya masih seperti ini,” jelas Budi.
Budi meyakinkan permintaan pencabutan subsidi solar tersebut untuk kepentingan masyarakat. Jika pasokan BBM angkutan lancar, maka distribusi barang dan jasa juga akan lancar. Dampaknya, perekonomian daerah diharapkan juga akan terus meningkat sehingga turut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
