”PDAM kan BUMD. Tentunya ada penyertaan modal dari APBD Kotim. Jadi, sebelum ada kenaikan, harusnya dibicarakan dan DPRD juga harus tegas dan berani. Jangan menerima begitu saja. Di sini akan dilihat bentuk keberpihakan wakil rakyat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit ini,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Komisi IV yang membidangi masalah tersebut. Dia meminta agar aspirasi publik segera ditindaklanjuti mengenai tarif baru tersebut. ”Sudah saya sampaikan kepada Komisi IV untuk segera menanganinya,” katanya. (yn/ang/ign)
