SAMPIT, radarsampit.com – Permasalahan krisis air bersih pada musim kemarau di wilayah selatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius Pemkab Kotim. Selama dua tahun terakhir, Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mentaya Sampit menambah kapasitas instalasi pengelolaan air minum (IPA) sebesar 2 x 25 liter per detik di Pulau Lepeh.
Kepala Bagian Teknik Perumdam Tirta Mentaya Edy Dyufriadi mengatakan, pekerjaan penambahan kapasitas instalasi pengelolaan air di Pulau Lepeh sudah mulai dikerjakan sejak Juli 2022 menggunakan anggaran APBD Kotim sebesar Rp 10 miliar.
“Di tahun 2023 ini pekerjaan masih dilanjutkan dengan anggaran APBD Kotim sebesar Rp 700 juta. Desember tahun ini ditargetkan sudah bisa operasional,” kata Edy Dyufriadi saat dikonfirmasi Radar Sampit, Sabtu (19/8).
Pembangunan instalasi pengelolaan air di Pulau Lepeh sudah dibangun pada tahun 2015 menggunakan sumber dana APBN sebesar Rp 10 miliar. Namun, bangunan IPA di Pulau Lepeh belum diserahkan secara resmi oleh pemerintah pusat.
“Instalasi pengelolaan air di Pulau Lepeh sudah ada sejak tahun 2015 dibangun menggunakan APBN, tetapi belum diserahkan oleh pemerintah pusat. Dan, sejak tahun 2018 instalasi pengelolaan air berkapasitas 2 x 25 liter per sudah dioperasionalkan,” katanya.
Lebih lanjut Edy mengatakan, tahun 2023 ini pihaknya sedang melakukan optimalisasi instalasi pengelolaan air di Pulau Lepeh yang masih dalam tahap pekerjaan.
“Optimalisasi instalasi pengelolaan air berkapasitas 2×25 liter per detik juga didanai oleh APBN sebesar Rp 9 miliar melalui Bank Dunia National Urban Water Supply Project (NUWSP). Dana ini juga termasuk pembangunan rumah pompa dan penambahan jaringan transmisi distribusi di Sei Ijum Raya,” katanya.
Edy menjelaskan, pekerjaan penambahan instalasi pengelolaan air yang didanai oleh Bank Dunia harus melibatkan pemerintah daerah dalam hal sharing dana untuk mempercepat operasional dan optimalisasi instalasi pengelolaan air di Pulau Lepeh.
“Harus ada dana sharing dengan pemerintah daerah agar pembangunan yang didanai Bank Dunia dapat segera dimanfaatkan. Karena itu, di tahun 2023 atau paling lambat 2024 akan ada pekerjaan penambahan atau perluasan jaringan dari Sei Ijum Raya ke Desa Parebok yang menggunakan sumber dana APBD Kotim sebesar Rp 4 miliar,” katanya.
