Sengkarut distribusi elpiji subsidi 3 kilogram di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) seakan tak berujung. Warga yang dibuat geram karena barang subsidi itu dijual dengan harga selangit, ramai-ramai memberikan solusi melalui media sosial.
radarsampit.com
Media sosial menjadi saluran warga untuk menyampaikan aspirasinya pada pemerintah. Hal itu pula yang terjadi pada masalah elpiji subsidi. Ketidakmampuan pemerintah mengamankan hak masyarakat tak mampu itu jadi bulan-bulanan warganet. Di sisi lain, netizen juga ramai-ramai memberikan solusi yang sebenarnya bisa dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.
”Seharusnya pemerintah turun ke lapangan, memperketat penyaluran elpiji di pangkalan. Ada banyak pangkalan di Sampit ini menjual di atas HET. Itu diberi sanksi. Cabut saja izinnya. Percuma saja pemerintah menggelar pasar murah elpiji kalau sekali dua kali. Tidak menjadi solusi yang tepat. Nanti, saat situasinya adem, pangkalan seenaknya menjual harga melebihi HET,” tulis Kelvin di Instagram, Rabu (19/10).
Tim pengawasan yang selama ini tak bergerak, semestinya rutin melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan minimal setiap minggu. ”Masa kerja harus menunggu laporan dari warga dulu? Sudah jelas-jelas ada banyak pangkalan menjual di atas HET. Ada banyak pangkalan yang mengecer lagi ke warung. Buktinya sudah jelas, banyak warung eceran memanfaatkan keuntungan dari penjualan gas elpiji,” kata Eko, netizen lainnya.
Persoalan elpiji tak akan selesai apabila pengawasan tak dilakukan. Banyaknya penikmat elpiji yang disinyalir tergolong warga mampu sudah menjadi rahasia umum.
”Sudah tahu penyalurannya tidak tepat sasaran, kenapa tidak ada solusi? Pemerintah tidak tegas membiarkan warga yang mampu menikmati elpiji, sementara warga miskin yang berhak mendapatkannya kesulitan mendapatkannya,” ujar Yasir.
Menurutnya, Pemkab Kotim dapat menggerakan desa dan kelurahan untuk mendata warganya yang kurang mampu dilihat dari penghasilannya per bulan.
”Kalau pengawasan jalan, masalah kelangkaan dan mahalnya elpiji semestinya bisa diatasi. Warga yang tidak mampu didata dan warga yang mampu diarahkan beralih beli elpiji yang 5,5 atau 12 kg sekalian. Dari pangkalannya juga jangan curang menjual untuk warga mampu. Apalagi dilangsirkan lagi ke warung eceran. Itu sama saja pelanggaran yang menyengsarakan masyarakat,” tegasnya.
Nadia warga lainnya mengaku kesal dengan cara kerja penjualan elpiji di tingkat pangkalan yang seakan tak berpihak melayani masyarakat yang tidak mampu secara finansial.
”Apa gunanya pangkalan, kalau pagi barang datang, sorenya barang sudah dikatakan habis? Malamnya mengangkut pakai truk, berani jual ke orang yang mau bayar mahal ke pangkalan,” ujarnya.
Putri, warganet lainnya mengaku miris dengan pola distribusi penyaluran elpiji di tingkat pangkalan. ”Saya benar-benar kecewa dengan pangkalan elpiji di Sampit. Ibu saya dua minggu sekali saja beli elpiji susahnya minta ampun mencarinya. Saya yang disuruh beli juga ikut kerepotan. Anehnya, malam-malam ada yang bolak-balik pakai motor mengangkut, dijual lagi ke pengecer. Gimana enggak mahal harga elpiji di Sampit,” tulisnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kotim Bahalap Ervar Agam mengatakan, Pemkab Kotim sebelumnya menetapkan harga eceran tertinggi (HET) di tingkat pangkalan maksimal sebesar Rp 22 ribu. Namun, ada yang mengeluhkan HET itu tak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan dan biaya lainnya.
Menyikapi hal tersebut, Pemkab Kotim akan mempertimbangkan lagi untuk melakukan penyesuaian harga untuk penetapan HET terbaru. ”Ada masukan yang kami terima, HET itu tidak menutupi biaya operasional mereka (pangkalan), sehingga kami akan rencanakan penyesuaian harga lagi nanti di tahun depan untuk menetapkan HET yang terbaru,” ujarnya. (hgn/ign)
