Ketua Fraksi Nasdem DPRD Syahbana mengatakan, pihaknya menginginkan Bupati Kotim menggunakan Baperjakat sebagai bahan pertimbangan dalam penempatan pejabat yang akan mengisi jabatan struktural pemerintahan. Pasalnya, pihaknya melihat Baperjakat kerap tidak digunakan dalam penempatan jabatan, sehingga mutasi tidak mengacu pada komptensi, kepangkatan, dan jabatan.
”ASN jangan dibuat seperti lembaga politik. Kasihan mereka yang sudah senior dan mampu, serta berpotensi. Seharusnya diberikan jabatan, tapi karena tidak memiliki kedekatan secara politis dan emosional, pejabat tersebut tersingkir,” ujar Syahbana.
Anggota Komisi II itu juga mengharapkan agar Bupati Kotim bebas dari intervensi dan pesanan siapa pun dalam menentukan pejabat yang layak. ”Bupati (Halikinnor) bukan orang baru di dunia birokarasi, jadi dia tahu bagaimana seharusnya yang dilakukan untuk dunia birokrasi yang mampu dan cepat dalam bertindak,” katanya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Dadang Siswanto menambahkan, Bupati Kotim harus menempatkan pejabat sesuai latar belakang kemampuan, profesionalisme, serta mampu mengelola sumber daya yang dipimpinnya di SOPD.
”Jika salah penempatan pejabat, akan berdampak pada kinerja dan capaian visi dan misi kepala daerah itu juga,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor menyatakan menyiapkan kejutan dalam penempatan pejabat yang akan menjadi andalannya untuk percepatan pembangunan. Dia akan selektif menempatkan pejabat. Apalagi Halikinnor menginginkan pemerataan dan percepatan pembangunan, sehingga harus memiliki pejabat yang betul-betul mampu bekerja dalam situasi dan kondisi sulit anggaran.
”Saya hanya ingin menempatkan pejabat yang betul-betul bisa bekerja sama dengan saya walaupun tidak ada anggaran. Saya perlu pemikiran dan terobosan dari ASN yang berpotensi seperti itu,” ujarnya, Senin (30/8). (ang/ign)
