Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mendapat reaksi keras dari berbagai elemen. Baik mahasiswa maupun para pekerja. Kepolisian melakukan antisipasi dengan mengelar simulasi.
KOKO SULISTYO-radarsampit.com, Pangkalan Bun
Puluhan orang dari berbagai elemen masyarakat dan pekerja melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Tarmili, Kota Pangkalan Bun. Mereka menuntut kenaikan upah, Selasa (6/9).
Massa beranggapan, dampak kenaikan BBM akan memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, sehingga upah yang mereka terima bakal tidak mencukupi. Aksi yang dilaksanakan di tengah Kota Pangkalan Bun itu berlangsung ricuh. Massa terlibat bentrok dengan aparat gabungan yang mengamankan aksi.
Massa yang sudah berkumpul sejak pagi melakukan orasi. Awalnya aksi berlangsung damai. Namun, semakin lama semakin memanas dan massa terlihat mulai menunjukkan gelagat beringas.
Tim negosiasi segera menjalankan tugasnya dengan melakukan komunikasi pada koordinator lapangan, namun menemui jalan buntu. Tiba-tiba kepulan asap tebal mengangkasa. Massa sudah membakar ban bekas di lokasi aksi.
Pengendali Massa (Dalmas) awal diturunkan. Berupaya persuasif menghadapi keberingasan massa. Namun, massa melempar berbagai benda. Aparat akhirnya mundur dan Pengendali Massa dengan tameng dan pentungan menerobos masuk ke garis depan, mencoba menghalau puluhan massa yang sudah tidak terkendali.
Gesekan semakin memanas. Saling dorong, saling tendang mewarnai kericuhan pagi itu. Tim Pengendali Massa sedikit kewalahan dan dipukul mundur pengunjuk rasa. Tiba-tiba dukungan dari kendaraan taktis water Canon datang. Semprotan air dengan tekanan tinggi membuat pengunjuk rasa kocar-kacir.
Kondisi tersebut segera dimanfaatkan Tim Reaksi Cepat (TRC) Polres Kobar bersenjata lengkap dengan naik kendaran roda empat dan kendaraan roda dua, langsung melakukan penangkapan terhadap pengunjuk rasa yang diduga menjadi provokator.
Simulasi tersebut digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan jajaran Polres Kotawaringin Barat dalam menghadapi setiap bentuk ancaman aksi demonstrasi.
Kapolres Kobar AKBP Bayu Wicaksono mengatakan, kegiatan ini secara umum merupakan langkah antisipasi resistensi gejolak masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kenaikan harga BBM bersubsidi.
”Jadi, kami sebagai aparat penegak hukum dan pemelihara kamtibmas, harus mempersiapkan diri segala antisipasi kemungkinan yang terjadi di masyarakat,” ungkapnya.
Selain dikaitkan dengan isu BBM, kegiatan ini juga berkaitan dengan sejumlah masalah yang dalam proses penyelesaian. Sehingga dalam antisipasinya, Polres Kobar bersinergi dengan TNI dan Pemkab Kobar serta unsur stakeholder terkait.
”Salah satu pengamanan yang dilakukan, yaitu unjuk rasa agar ada tidak gangguan hukum dan kamtibmas nantinya,” tuturnya.
Dia menambahkan, masyarakat boleh unjuk rasa, tetapi tidak boleh anarkis. Tak boleh memaksakan kehendak dan merugikan pihak lain. Jadi, harus sesuai prosedur dan mengikuti aturan yang berlaku.
Melalui kegiatan itu, diharapkan personel semakin siap. Apabila ada kekurangan dapat diperbaiki dan apabila ada sarana dan prasarana yang harus ditambah bisa segera diajukan.
”Jika masih ada keterbatasan, kami kaji lagi. Kami perkuat dan tingkatkan keterampilan, serta kompetensi dalam pengamanan,” katanya. (***/ign)
