Uang Besar Harusnya Dikejar, Desak Seriusi Hilangnya Potensi Pendapatan Kotim Rp 500 Miliar

ilustrasi pad kotim bocor
Ilustrasi pendapatan bocor. (M Faisal/Radar Sampit)

SAMPIT, radarsampit.com – Indikasi kebocoran potensi pendapatan daerah dari sektor perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) jadi sorotan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama DPRD Kotim diharapkan serius menyikapi masalah itu. Anggaran sebesar Rp 500 miliar yang hilang dan merugikan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

”Harusnya pemerintah daerah menyeriusi pendapatan yang diungkap DPRD Kotim tersebut supaya tidak menjadi isu liar,” kata Agung Ady Setiono, pengamat politik dan hukum di Kotim, Senin (19/9).

Bacaan Lainnya

Agung menuturkan, DPRD dan Pemkab Kotim harusnya bisa bekerja sama mengejar potensi pendapatan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perkebunan tersebut. Apalagi selama ini pemerintah daerah selalu mengatakan kekurangan anggaran untuk pembangunan.

”Harusnya itu yang dikejar, karena uang besar untuk kas daerah. Kalau benar perhitungan dari 17 perusahaan perkebunan yang tidak ber-HGU (Hak Guna Usaha, Red) itu ada Rp 500 miliar, maka ini jadi angin segar dan bisa membiayai pembangunan yang cukup banyak  di Kotim,” ujarnya.

Baca Juga :  Keburu Ditangkap Polisi, Pengemudi Mobil Gagal Edarkan Sabu

Sebagai negara hukum, lanjut Agung, daerah dirugikan dengan hal tersebut. Aktivitas perkebunan yang tidak mengantongi HGU tentunya harus didorong agar memiliki legalitas berusaha. Dengan demikian, daerah tidak hanya sebatas menjadi penonton terhadap investasi.

”Selama ini pajak dari perkebunan tidak ada masuk ke daerah. Hanya BPHTB ini saja yang bisa diandalkan untuk ke kas daerah,” katanya.

Menurut Agung, seharusnya Pemkab Kotim menjadi pemantik agar perkebunan segera mengurus HGU. Apalagi perusahaan tersebut kabarnya sudah operasional dan panen dalam puluhan tahun terakhir.

Pos terkait