Wakil Rakyat Kotim Berang, Dana Aspirasi Lenyap Tanpa Penjelasan

dana aspirasi (net)
Ilustrasi (hukum online)

”Dana pokir (aspirasi) ini adalah dana untuk pembangunan Dapil, bukan untuk kepentingan kami pribadi”

Hairis Salamad (Wakil Ketua DPRD Kotim)

SAMPIT, radarsampit.com – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dibuat meradang. Pasalnya, dana aspirasi di sejumlah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) Pemkab Kotim mendadak lenyap. Anggaran yang kerap disebut pokok pikiran tersebut sejatinya digunakan untuk mengakomodir pembangunan di wilayah konstituen masing-masing legislator.

Bacaan Lainnya
Gowes

Hal tersebut terungkap dalam pembahasan Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD Kotim Tahun 2022. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kotim mempertanyakan hal tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Wakil Ketua DPRD Kotim Hairis Salamad mengatakan, dana pokok pikiran merupakan  amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi kewajiban DPRD untuk menganggarkan pembangunan di daerah pemilihannya.

”Dana pokir ini adalah dana untuk pembangunan dapil, bukan untuk kepentingan kami pribadi,” tegas Hairis Salamad.

Anggota Banggar Ary Dewar mengatakan, ketika dana pokir digeser atau dihapus oknum SOPD, sama saja menggagalkan program yang sudah disampaikan DPRD kepada konstituen ketika pelaksanaan masa reses di dapilnya masing-masing.

Baca Juga :  Legislator Kotim Desak Pilkades Serentak Tetap Digelar

”Ada beberapa program yang diubah-ubah. Padahal kami sudah anggarkan melalui pokir, karena kami yang mengetahui mekanismenya dan turun langsung ke masyarakat. Sehingga yang kami usulkan memang yang diperlukan masyarakat, tapi setelah realisasinya, ada saja yang diubah pemerintah,” katanya.

Anggota DPRD Kotim lainnya, Hendra Sia menuturkan, penghapusan program DPRD merupakan bentuk arogansi dan akan memicu persoalan baru. Dia mencontohkan dana aspirasi di Dinas Kesehatan. Program yang sudah dituangkan, tiba-tiba hilang begitu saja tanpa ada konfirmasi.

”Ini juga kami minta tolong agar diawasi. Jangan sampai anggaran dari pokir kami digeser, karena biasanya kepala dinas kami telepon tidak mengangkat, bahkan dikirimi pesan juga tidak dibalas. Pokir ini adalah hak keuangan kami di DPRD, maka kami harapkan pembangunan yang diusulkan melalui pokir segera direalisasikan. Mengingat pesan Bupati Kotim, program dari pokir adalah skala prioritas,” tegasnya.



Pos terkait