Menurutnya, langkah ke depan, sesuai dengan prosedur mengenai perizinan gangguan yang belum terpenuhi secepatnya managemen akan menyelesaikan, namun demikian terhadap pihak yang sengaja bertindak diluar aturan hukum yang berlaku akan diambil langkah hukum.
Selain itu, terhadap keluhan terhadap jam operasional, managemen juga akan melakukan evaluasi terhadap hal itu sesuai dengan ketentuan.
“Kami akan mengambil langkah hukum bagi pihak-pihak yang sengaja bertindak di luar aturan hukum yang berlaku, karena pelaku industri hiburan juga mempunyai hak dan jaminan kepastian hukum yang diatur undang-undang,” tegasnya.
Ia berharap, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat mengkaji ulang terkait Perda Kobar Nomor 13 Tahun 2006, namun dengan tatakelola dan ketentuan yang diatur.
Diungkapkannya, sudah menjadi rahasia umum di Kotawaringin Barat ini banyak terdapat THM seperti hall dan public house yang hanya mengantongi ijin Cafe and Lounge tapi faktanya didalamnya adalah diskotik. Dan Last Wolf bukanlah satu-satunya THM tersebut.
“Dengan adanya revisi Perda diharapkan bisa meningkatkan PAD kobar melalui industri hiburan malam. Ada larangan tentang minuman alkohol namun faktanya minol selama ini tetap berjalan secara diam-diam justru dibekingi oknum dan keuntungannya masuk ke kantong oknum tanpa masuk ke kas daerah,” pungkasnya. (tyo)
