Anggaran Belanja Internet Instansi di Pemkab Kotim Ternyata Sebesar Ini

ilustrasi anggaran
Ilustrasi anggaran (net)

SAMPIT – Rencana integrasi pengelolaan internet di satuan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur,  yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika setempat, mendapat lampu hijau dari Bupati Halikinnor. ”Targetnya kalau bisa awal 2022 sudah bisa dimulai,” kata Halikinnor di Sampit, Minggu.

Halikinnor mengaku sudah mendapat penjelasan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Multazam terkait rencana integrasi pengelolaan internet tersebut. Dia mengaku tertarik karena dinilai banyak manfaatnya.

Bacaan Lainnya

Dia meminta dibahas secara rinci agar bisa segera dilaksanakan. Pembatasan bersama diperlukan agar saat pelaksanaan nantinya tidak sampai muncul masalah.

Halikinnor sepakat dengan rencana integrasi pengelolaan internet tersebut demi efisiensi dan peningkatan layanan. Namun ini harus dipersiapkan dengan baik, apalagi menyangkut integrasi data dan layanan secara online agar tidak sampai terganggu saat proses migrasi.

Baca Juga :  Kemenag Kotim Tunggu Keputusan Kenaikan Biaya Haji 2023

”Internet akan dibenahi dan sentralisasi. Saya sepakat karena ini lebih hemat. Terobosan-terobosan seperti ini yang diperlukan,” kata Halikinnor.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur Multazam menjelaskan, integrasi internet di lingkup pemerintah kabupaten setempat untuk efisiensi, sekaligus bagian dari langkah menuju visi “Smart City” atau Kota Cerdas.

Multazam menjelaskan saat ini belanja internet satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) masih dilakukan secara parsial atau masing-masing. Biaya yang dikeluarkan tiap SOPD bervariasi, ada yang sekitar Rp 30 juta, namun ada pula yang mencapai Rp 400 juta per tahun.

Jika diakumulasikan, jumlah itu dinilai sangat besar karena jumlah SOPD di daerah ini lebih dari 30 SOPD. Ini dinilai sebuah pemborosan karena seharusnya bisa diefisiensikan dengan cara integrasi internet.

”Misalnya SOPD A sebenarnya tidak perlu membeli internet sampai 20 MBps karena kebutuhannya hanya sekitar 10 MBps, tapi karena harus membeli sistem paket 20 MBps maka harus membeli sebesar itu, padahal sisanya tidak dimanfaatkan. Ini kan pemborosan,” kata Multazam.



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *