SAMPIT, radarsampit.com – Pengelolaan lahan plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) disinyalir salah kaprah. Pasalnya, luasan lahan plasma di Kotim sejatinya mencapai 54 ribu hektare. Akan tetapi, belum mampu menyejahterakan masyarakat sekitar. Bahkan, gelombang protes soal plasma justru terus bermunculan.
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mengatakan, terungkapnya luasan kebun plasma di Kotim berdasarkan data pihaknya saat kunjungan ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kalteng serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng beberapa waktu lalu.
”Jika melihat luasan tersebut, seharusnya masyarakat sudah sejahtera lewat plasma 20 persen. Ada sekitar 54 ribu hektare lahan plasma secara administrasi yang terdata di Disbun Kalteng,” kata Rimbun, kemarin.
Rimbun melanjutkan, kenyataan di lapangan, masih banyak masyarakat yang menuntut kesejahteraan dari perusahaan. Artinya, plasma tersebut bisa saja dikuasai segelintir orang tanpa melibatkan masyarakat di sekitar perkebunan tersebut.
”Bahkan, jika diperhatikan, banyak masyarakat hidupnya pas-pasan. Bahkan sulit walau ada di sekitar perkebunan. Jadi, ketimpangan ekonomi itu sangat jelas terlihat,” katanya.
Menurut Rimbun, selama ini warga yang sudah puluhan tahun terdaftar sebagai anggota koperasi plasma, ada yang hanya menerima hasil minim. Bahkan, satu kartu plasma hanya bisa menghasilkan Rp200 ribu. Padahal, koperasi itu sudah produksi puluhan tahun. ”Kami minta Dinas Koperasi Kotim bisa mengungkap koperasi plasma dan bagaimana pengelolaan keuangannya,” ujarnya.
Rimbun mendukung pernyataan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran yang menegaskan kembali kepada seluruh kepala daerah agar membekukan perizinan PBS jika memang sengaja mengabaikan kewajiban plasma.
”Kami dukung dan sepakat. Tinggal sekarang praktik kebijakannya yang ditunggu masyarakat. Gelombang tuntutan soal plasma ini semakin menjadi-jadi dan ini bagaikan api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa meledak bersama di seluruh desa di Kotim,” ujarnya. (ang/ign)
