Audit Perkebunan di Kotim, Tim Gabungan Diharapkan Ungkap Perusahaan Sawit tanpa HGU

kotim rugi setengah triliun
Ilustrasi sawit. (M Faisal/Radar Sampit)

SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah pusat menurunkan tim gabungan untuk mengaudit sejumlah perusahaan besar swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Langkah itu diharapkan dapat menguak dan menyelesaikan persoalan belasan perkebunan yang tak memiliki hak guna usaha (HGU) yang merugikan Kotim.

”Tim dari pusat sudah turun dan kami dari pemerintah daerah mendampingi mereka. Mereka akan ada turun lagi. Untuk kebutuhan data yang mereka perlukan, sambil kami bantu siapkan,” kata Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kotim Alang Arianto, Sabtu (24/9).

Bacaan Lainnya
Gowes

Alang menjelaskan, audit perkebunan kelapa sawit tersebut sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Tim yang turun terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pemerintah daerah, dan instansi lainnya.

Tim mengaudit tata kelola kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Perkebunan yang didatangi ditanya soal perizinan, luas konsesi, pabrik minyak kelapa sawit, sampai pabrik minyak gorengnya.

Baca Juga :  Hubungan dengan Jokowi Retak, PDIP Siap Berada di Luar Pemerintahan

”Kami, pemerintah daerah hanya mendampingi, karena yang menentukan titik pantau adalah tim tersebut dari data yang mereka miliki. Mereka menyandingkan data perizinan dengan faktualnya. Hasilnya kami belum tahu, karena mereka yang mengolahnya,” ujar Alang.

Menurut Alang, perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit menjadi perhatian, karena bidang itu menjadi primadona, sehingga diharapkan bisa dikelola secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

”Kotim paling luas sawitnya di Indonesia. Makanya dari Kemenko, KPK, bahkan dari Kementerian ATR/BPN selalu merujuk daerah ini. Termasuk juga karena banyak permasalahan yang terjadi. Kotim termasuk daerah percontohan kebijakan satu peta. Itu juga yang saling keterkaitan. Makanya sedikit-sedikit kami perbaiki,” kata Alang.

Alang mengaku belum mengetahui hasil audit  beberapa perkebunan yang dilakukan tim tersebut. ”Belum ada hasil yang disampaikan ke pemerintah daerah. Apalagi tim ini dari pusat semua,” katanya.



Pos terkait