Audit tersebut merupakan upaya pemerintah membangun sistem pengawasan industri sawit yang terintegrasi. Beberapa data penting yang dikumpulkan tim mulai dari jumlah perusahaan dan luas perkebunan, data kelengkapan legalitas perusahaan sesuai ketentuan undang-undang, dan peraturan lainnya, baik legalitas yang dimiliki dan belum dimiliki perusahaan.
Selain itu, tim juga mendata luas plasma perkebunan sawit dan kemitraan yang menjadi kewajiban perusahaan. Kemudian, jumlah pabrik kelapa sawit yang berlokasi di kabupaten, serta data pemilik atau pengelolanya.
Dari audit itu, publik di Kotim berharap dapat menguak persoalan adanya belasan perkebunan yang tak memiliki HGU. Pasalnya, hal tersebut telah merugikan Kotim karena hilangnya potensi pendapatan yang mencapai setengah triliun per tahun.
”Semoga saja ada hasilnya dan mengungkap persoalan perkebunan yang tak memiliki HGU,” kata Rendy, warga Sampit yang mengaku kerap mengikuti masalah lingkungan hidup di Kotim.
Ketua Komisi I DPRD Kotim Rimbun sebelumnya mengungkap ada 17 perkebunan yang tidak mengantongi HGU. Hal tersebut jadi potensi kerugian daerah dan menguntungkan oknum tertentu. Pasalnya, Kotim tidak bisa mendapatkan BPHTB sekitar Rp 500 miliar lebih.
Rimbun menjabarkan, belasan perusahaan itu harusnya memiliki kewajiban membayar BPHTB. Total luasan dari 17 perkebunan yang tak memiliki HGU sekitar 1.341.554.800 meter kuadrat berupa tanah dan bangunan. Nilai BPHTB yang harus dibayar sebesar Rp 551.376.022.800. ”Pemkab Kotim sebenarnya tahu hal itu,” katanya.
Rimbun menuturkan, pihaknya tengah mempelajari hal tersebut. Untuk mencegah kebocoran, DPRD Kotim akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait. Apalagi dengan kondisi keuangan daerah yang berat seperti sekarang, memerlukan sumber pendapatan lain untuk membiayai pembangunan. (ang/ign)
