Selama 3,5 jam kegiatan dilaksanakan di Palace Ballroom Aquarius Boutique Hotel Sampit, ada banyak keluhan yang disampaikan para tamu undangan. Sedikitnya ada sekitar 50-an tamu undangan, di antaranya sejumlah camat, pengusaha angkutan, anggota DPRD Kotim dan Kalteng serta sejumlah instansi dan pihak terkait.
”Ada banyak sekali keluhan yang disampaikan tidak hanya terkait kendala distribusi, kelangkaan BBM dan elpiji, tetapi juga ada keluhan kuota yang terbatas. Apa yang menjadi keluhan dan masukan dari peserta yang hadir akan saya sampaikan kepada pemerintah dan pihak pertamina agar persoalan ini dapat segera dicari solusinya bersama-sama,” ujarnya.
Di sisi lain, Willy juga mengungkapkan soal belum adanya hasil putusan dari pemerintah terkait adanya enam kecamatan di Kotim yang belum dikonversi dari minyak tanah ke gas elpiji.
”Ini akan saya follow up lagi, karena terkait ini sudah saya sampaikan kepada menteri. Rupanya, sampai saat ini belum ada keputusan untuk menambah kuota untuk gas elpiji. Sehingga, enam kecamatan tersebut meminta jatah dari kecamatan lain di Kotim,” ujarnya.
Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim Alang Arianto mengatakan, Bupati Kotim sudah menyampaikan surat direktur jenderal minyak dan gas bumi ke Kementerian ESDM yang juga didukung komunikasi oleh Anggota DPR RI Komisi VII.
Hal itu didasari karena belum semua kecamatan mendapatkan kuota gas elpiji 3 kg. Diketahui, masih ada enam kecamatan diantaranya Kecamatan Kotabesi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang, Antang Kalang yang belum melakukan konversi dari minyak tanah ke elpiiji 3 kg.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, persoalan kelangkaan elpiji 3 kg sudah diupayakan Pemkab Kotim. Pada Mei lalu, Bupati Kotim telah melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg berkisar antara Rp 22-27 ribu di tingkat pangkalan.
