PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Dua kubu berseberangan misi melakukan aksi di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/11). Unjuk rasa tersebut melibatkan massa dari organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kalteng (Gerak) dan organisasi mahasiswa dengan nama Gerakan Rakyat Merdeka (Geram).
Pantauan Radar Sampit, aksi dua kubu tersebut dikawal ketat puluhan personel kepolisian. Massa kubu Gerak menyampaikan dukungan penuh pada Pemprov Kalteng yang dinilai telah mencatat prestasi dalam berbagai bidang. Sebaliknya, massa Geram menyampaikan kritik terkait sejumlah persoalan.
Pagar Kantor Gubernur Kalteng yang sempat dipasang tulisan ”disegel” oleh massa Geram, langsung dicabut peserta aksi Gerak. Aksi yang dilakukan bersamaan di satu titik itu dibatasi pagar betis aparat kepolisian. Tak terjadi bentrokan antarkubu. Setelah ketegangan itu, massa Geram membubarkan diri, dikawal ketat aparat.
Koordinator Gerak, Agus, mengatakan, berbagai prestasi telah dibuat Pemprov Kalteng, di antaranya APBD dan PAD yang mencapai triliun lebih, angka kemiskinan turun, beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga keberhasilan penanganan persoalan di Kalteng.
Agus juga menekankan, penyampaian aspirasi boleh saja dilakukan. Akan tetapi, jangan pada momen hari besar. ”Intinya, sama-sama kita membangun Kalteng lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng,” katanya.
Koordinator Geram, Ahmad Fauzi, mengatakan, pihaknya ingin Pemprov Kalteng lebih serius menyejahterakan masyarakat. Di antaranya dengan mewujudkan infrastruktur dan aksesibilitas penghubung antarkabupaten/kota di Kalteng.
Selain itu, lebih mengatasi persoalan banjir di Kalteng yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Mereka juga menuntut pemerintah mewujudkan reformasi birokrasi terhadap tenaga kontrak berkaitan dengan hak-haknya.
”Kami juga berkeinginan agar pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan di Kalteng terkait food estate. Juga mewujudkan daya saing SDM dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Termasuk terkait regulasi tambang rakyat, hingga menyuarakan RUU Masyarakat Hukum Adat,” katanya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kalteng Katma F Dirun mengatakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng merespons positif penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan mahasiswa. Hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi.
”Pak Gubernur sangat apresiasi atas semua saran dan pendapat masyarakat. Makanya kemarin, di sela kesibukan sudah mengundang organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, dan kemasyarakatan. Nah, yang aksi ini tidak datang. Padahal sudah diundang. Kami pastikan Gubernur tidak mengabaikan masyarakat menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Katma mengatakan, Gubernur Kalteng berkomitmen meningkatkan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata. Termasuk dalam penanganan banjir, Gubernur telah berkunjung di kabupaten terdampak, di antaranya Lamandau, Kobar, hingga Sukamara.
”Pemprov Kalteng komitmen atas hal itu. Terkait infrastruktur itu adalah urusan wajib dasar, termasuk sosial, kesehatan, pendidikan hingga keamanan. Infrastruktur dalam periode beliau sangat maju pesat. Baik dari APBD maupun APBN. Contoh dekat adalah jalan layang di daerah Bukit Rawi,” katanya.
Katma menambahkan, urusan wajib dasar sudah dilakukan Pemprov Kalteng. Pasalnya, apabila itu tidak dilakukan, akan ada sanksi dari Presiden. ”Yakinlah pemerintah tidak tinggal diam dalam menyikapi berbagai persoalan dan situasi terkini di Kalteng,” tegasnya. (daq/ign)
