PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Dua kubu berseberangan misi melakukan aksi di Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/11). Unjuk rasa tersebut melibatkan massa dari organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Kalteng (Gerak) dan organisasi mahasiswa dengan nama Gerakan Rakyat Merdeka (Geram).
Pantauan Radar Sampit, aksi dua kubu tersebut dikawal ketat puluhan personel kepolisian. Massa kubu Gerak menyampaikan dukungan penuh pada Pemprov Kalteng yang dinilai telah mencatat prestasi dalam berbagai bidang. Sebaliknya, massa Geram menyampaikan kritik terkait sejumlah persoalan.
Pagar Kantor Gubernur Kalteng yang sempat dipasang tulisan ”disegel” oleh massa Geram, langsung dicabut peserta aksi Gerak. Aksi yang dilakukan bersamaan di satu titik itu dibatasi pagar betis aparat kepolisian. Tak terjadi bentrokan antarkubu. Setelah ketegangan itu, massa Geram membubarkan diri, dikawal ketat aparat.
Koordinator Gerak, Agus, mengatakan, berbagai prestasi telah dibuat Pemprov Kalteng, di antaranya APBD dan PAD yang mencapai triliun lebih, angka kemiskinan turun, beasiswa pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga keberhasilan penanganan persoalan di Kalteng.
Agus juga menekankan, penyampaian aspirasi boleh saja dilakukan. Akan tetapi, jangan pada momen hari besar. ”Intinya, sama-sama kita membangun Kalteng lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng,” katanya.
Koordinator Geram, Ahmad Fauzi, mengatakan, pihaknya ingin Pemprov Kalteng lebih serius menyejahterakan masyarakat. Di antaranya dengan mewujudkan infrastruktur dan aksesibilitas penghubung antarkabupaten/kota di Kalteng.
Selain itu, lebih mengatasi persoalan banjir di Kalteng yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Mereka juga menuntut pemerintah mewujudkan reformasi birokrasi terhadap tenaga kontrak berkaitan dengan hak-haknya.
”Kami juga berkeinginan agar pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan di Kalteng terkait food estate. Juga mewujudkan daya saing SDM dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Termasuk terkait regulasi tambang rakyat, hingga menyuarakan RUU Masyarakat Hukum Adat,” katanya.
