Covid-19 Sudah Gawat, Fasilitas Kesehatan Kolaps

Dokter Tuntut Kebijakan Extraordinary

fasilitas kesehatan sudah kolaps
MENUNGGU: Seorang pasien menunggu di mobil ambulans sebelum masuk ke ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) tambahan di RSUD Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/6/2021).

JAKARTA – Tim Mitigasi IDI dan perhimpunan lima organisasi profesi dokter mengatakan bahwa fasilitas kesehatan sudah kolaps. Karena itu, harus ada upaya tegas dari pemerintah agar situasi tak semakin memburuk.

”Dari laporan yang saya terima, terutama Jawa, overload perawatan di rumah sakit dan puskesmas,” ungkap Ketua Tim Mitigasi IDI dr Adib Khumaidi SpOT, Minggu (27/6). Menurutnya, hal ini harusnya jadi perhatian serius.

Bacaan Lainnya

Adib menegaskan bahwa tenaga kesehatam memiliki keterbatasan. Dia menjabarkan, keterbatasan itu terkait fasilitas dan sumber daya manusia. Kondisi fisik dan psikis tenaga kesehatan menurutnya sedang tidak baik-baik saja. “Hari ini (kemarin, Red) bertambah empat orang dokter yang meninggal. Sehingga pada Juli saja ada 30 dokter yang meninggal,” katanya.

Selain itu, juga banyak tenaga kesehatam yang dirawat. Adib mencontohkan di Kudus saja 231 orang yang melakukan isolasi mandiri. Bahkan di Surabaya ada lebih dari 100 dokter yang dorawat dan dua orang diantaranya harus dibantu dengan alat medis.

Baca Juga :  Wapres Serahkan Manfaat Program dan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan Senilai Rp 2,2 Miliar Kepada Pekerja dan Keluarganya

”Kondisi saat ini yang sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi di mana kolapsnya fasilitas kesehatan,” tuturnya. Dia meminta agar ada upaya tegas untuk mengintervensi masalah dari hulu.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa tenaga kesehatan harus mendapatkan prioritas perawatan ketika terpapar Covid-19. Adib mengatakan organisasi profesi sudah mengkoordinasikan. Namun, dia menyayangkan bahwa di lapangan belum semua ada prioritas tersebut.

”Ada perawatan yang meningkat, jadi kesulitan bagi fasilitas kesehatan,” bebernya. Dia pun meminta agar rumah sakit bisa mengakomodasi perawatan untuk nakes yang terpapar.

Lebih lanjut Adib mewakili Tim Mitigasi IDI dan lima organisasi profesi menyampaikan sarannya untuk penanganan pandemi yang lebih tegas. Dia meminta agar pemerintah pusat memberlakukan PSBB ketat serentak terutama di Pulau Jawa dengan durasi minimal dua minggu. Lalu implementasi serta penerapan PSBB harus dipastikan berjalan maksimal.

Rekomendasi lainnya, agar pemerintah atau pihak yang berwenang melakukan percepatan dan memastikan vaksinasi untuk semua target populasi. Ini termasuk untuk anak dan remaja dan tercapai sesuai target. ”Bila mungkin vaksinasi lebih dari 2 juta perhari dan memperluas tempat pelayanan vaksinasi,” katanya.



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *