Kemenkes telah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes, di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran . Bahkan syarat vaksinasi sesuai KTP pun dihilangkan.
Budi mengatakan, pemerintah juga terus mengupayakan ketersediaan vaksin baik lewat skema multilateral maupun bilateral. Ini demi mencukupi stok yang ada saat ini dan menjaga laju vaksinasi tetap tinggi di angka satu juta dosis per hari.
Tercapainya vaksinasi sejuta dalam satu hari ini perlu diapresiasi. DPR pun mendorong agar jumlah vaksinasi per hari bisa ditingkatkan. Hal ini mungkin dilakukan jika semua fasilitas kesehatan yang dimiliki negara juga dimaksimalkan untuk vaksinasi. Jumlahnya bisa menembus dua juta per hari.
“Indonesia memiliki lebih dari 20 ribu layanan kesehatan dari klinik pratama hingga rumah sakit. Jika semua dioptimalkan, maka misal per layanana kesehatan dilakukan 200 vaksinasi, maka bisa mencapai 2 juta vaksin per hari tanpa kerumunan berlebihan,” jelas Anggota Komisi I Sukamta Minggu (27/6).
Selain dari fasilitas kesehatan, Sukamta menambahkan bahwa peran tenaga kesehatan per segmen bisa dimaksimalkan. Dalam hal ini, misalnya untuk pemberian kepada anak-anak dan ibu-ibu, maka bisa dilakukan oleh posyandu. Harapannya, ini bisa membantu target nasional 180 juta vaksin hingga akhir 2021.
Kemudian, terkait penanganan medis bagi pasien terpapar Covid-19, DPR juga mendorong adanya inovasi layanan khususnya bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri. Dengan kapasitas rumah sakit yang penuh, tentu sulit bagi pasien untuk pergi ke rumah sakit dan mendapat penanganan langsung. Sementara terkadang pasien isoman juga butuh pengecekan oleh nakes.
Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengusulkan adanya layanan telemedicine atau penggunaan teknologi untuk layanan kesehatan jarak jauh. Selain lebih aman bagi pasien, tenaga kesehatan juga tidak akan kewalahan dan risiko terpapar virus dari pasien juga bisa ditekan.
