’’Padahal di situ sudah ada jalan, kantor pemerintahan desa, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya,’’ katanya.
Bayu menilai, lahan di desa tersebut ada konflik karena masuk dalam penguasaan Perhutani. Setelah dilakukan pengecekan ke belakang, persoalan muncul sejak zaman kolonial Belanda.
Bayu mengungkapkan, berdasar beberapa kajian hukum, mereka sempat mengusulkan supaya lahan itu dilepas oleh Perhutani sebagai tanah objek reforma agraria (TORA). Apalagi, lahan tersebut sudah bukan hutan lagi, melainkan permukiman warga. Tetapi ternyata usulan tersebut mentok. Pemerintah terkesan tidak mau menyelesaikan masalah-masalah pertanahan yang rumit seperti itu. Apalagi masalahnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda.
Pada masa itu, warga menempati dan merasa memiliki lahan tersebut karena sebagai buruh kompeni. Bayu berharap, pada pemerintahan selanjutnya, masalah reforma agraria benar-benar dijalankan.
Bayu mengakui persoalan agraria atau pertanahan cukup kompleks. Melibatkan banyak lembaga atau kementerian. Karena itu, perlu dibentuk kementerian koordinator di bidang agraria.
Isu lain yang menarik adalah hilirisasi produk-produk tambang. Termasuk berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai, kebijakan hilirisasi mulai memberikan manfaat positif terhadap neraca perdagangan Indonesia. Seperti diketahui, neraca perdagangan RI mencatat surplus hingga 44 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
Faisal menyebut, struktur ekspor Indonesia berubah sejak ada hilirisasi, sehingga ekspor produk olahan nikel meningkatkan jenis ekspor untuk logam dasar. Itu masuk kategori manufaktur yang memberikan nilai tambah dibanding ekspor barang mentah.
’’Betul bahwa ekspor kita mulai merasakan manfaat dari hilirisasi. Itu lebih baik daripada ekspor barang mentah,’’ ucapnya. ’’Kalau kita puas dan stop di sini, justru negara lain yang akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar. Artinya, hilirisasi ini harus terus diolah,’’ lanjutnya.
