SAMPIT, radarsampit.com – Dasar hukum rencana penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Habaring Hurung tetap disahkan, meski mendapat penolakan keras dari dua fraksi di DPRD Kotim, yakni Demokrat dan Golkar.
Ketua Fraksi Partai Demokrat SP Lumban Gaol menegaskan, sejak awal konsisten agar menunda penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan fraksi pada 4 September lalu.
”Tentu kami bisa memahami, bahwa penyertaan modal ke perusahaan pelat merah perlu dan baik, sebagai salah satu upaya pemerintah daerah membuka sumber pendapatan daerah untuk mendekatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, juga membuka lapangan pekerjaan bagi daerah,” kata Ketua Fraksi Demokrat SP Lumban Gaol.
Akan tetapi, lanjutnya, dengan kondisi keuangan daerah yang saat ini belum stabil, tidak sepatutnya berani mengucurkan anggaran sedemikian besar. Sebab, lebih berisiko tinggi bagi pembangunan daerah.
”Mengingat tahun 2024 kita akan menghadapi dua kali pesta demokrasi yang cukup menyita perhatian, yaitu Februari melaksanakan pemilu dan November pilkada serentak, yang artinya di situasi keuangan kita yang sedang tidak baik-baik saja, tapi harus dipaksa menggelontorkan anggaran yang cukup fantastis,” ucapnya.
Dia melanjutkan, Fraksi Demokrat beranggapan apabila raperda itu tetap dilaksanakan untuk disahkan, sangat potensial kemungkinannya penyertaan modal tersebut direalisasikan pada APBD Perubahan 2023 dan juga dipaksakan direalisasikan pada ABPD murni 2024.
”Sehingga kami yakin dan percaya, analisa dan kajian yang kami buat akan sangat mengganggu kegiatan yang bersifat rutin dan mendasar pada APBD dan selanjutnya berdampak pada pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang baik dan berkualitas,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar menilai penyertaan modal terhadap PT Habaring Hurung sebagai BUMD yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dan diberikan lagi kepada PT Hapakat Betang Mandiri yang disebut sebagai anak perusahaan PT Habaring Hurung, dianggap tidak tepat.
”Sebagaimana yang telah kami sampaikan terdahulu, ketika perusahaan induk ingin membuat anak perusahaan sebagai strategi untuk ekspansi usaha, harus didahului fondasi bisnis yang kuat pada perusahaan induk, baru melakukan ekspansi, salah satunya dapat dengan mendirikan anak perusahaan yang secara umum bidang usahanya pun tidak jauh dari bidang usaha yang dijalankan,” ujar Riskon Fabiansyah, Juru Bicara Fraksi Golkar dalam pemandangan umum Fraksi Golkar di DPRD Kotim.
Namun, lanjutnya, praktik yang terjadi pada PT Habaring Hurung tidak demikian. Perusahaan tersebut telah berdiri selama empat tahun, namun tidak berjalan dan sektor usaha yang dijalankan sampai saat ini juga belum jelas, malah tiba-tiba mendirikan anak perusahaan baru. Bagi Fraksi Golkar, praktik itu dinilai sangat tidak lazim dilakukan.
”Ketidaklaziman selanjutnya, ketika penyertaan modal terhadap PT Habaring Hurung sebagai BUMD, namun diserahkan langsung kepada PT Hapakat Betang Mandiri yang konon merupakan anak perusahaan PT Habaring Hurung,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah Kotim tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT Habaring Hurung, sebagai upaya mencapai tujuan dalam pendirian BUMD. Juga meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian, serta memupuk sumber pendapatan asli daerah.
”Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni dengan melakukan penyertaan modal,” kata Halikinnor.
