Penertiban polisi juga memaksa ratusan sopir truk yang bergantung pada cuan tambang menggelar aksi bersama pengusaha galian C ke DPRD Kotim, 8 Maret lalu. Mereka tak bisa bekerja dan tak ada pemasukan akibat terhentinya aktivitas galian C.
Razia tambang bodong tersebut memang dilematis. Pengusaha yang mengantongi izin galian C di Kotim sangat minim, sehingga ketika ada penertiban, pasokan pasir dan tanah uruk kian seret. Masyarakat ikut dirugikan dengan naiknya harga material bangunan yang dihasilkan aktivitas tersebut.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kotim SP Lumban Gaol sebelumnya mengatakan, persoalan izin galian C memang harus segera diselesaikan. Di satu sisi, aparat juga tak bisa disalahkan, karena menindak sesuai tugas dan fungsinya.
Gaol melanjutkan, persoalan galian C tersebut juga lantaran oknum pengusaha selama ini terlena dengan kegiatannya yang tak berizin. Mereka memilih tetap operasional dengan izin abal-abal, sehingga ketiga ada operasi penegakan hukum, mereka terjaring.
”Kami juga mengharapkan agar para pengusaha galian C yang sudah mengurus kelengkapan izin usahanya agar bisa menyampaikan progresnya. Apakah ada kendala yang menyulitkan atau bagaimana. Bila ada, sampaikan ke pemerintah atau DPRD bila memang dirasa perlu,” ujarnya.
Kepada pengusaha galian C yang sedang beroperasi, Gaol meminta agar tak memanfaatkan momentum penertiban dengan menaikkan harga pasir dan tanah uruk seenaknya. Pasalnya, harga tersebut harusnya tetap mengacu pada harga satuan yang dikeluarkan pemerintah dalam peraturan bupati.
”Bila pengusaha merasa harga satuannya sudah tidak relevan lagi, silakan menyampaikan ke pemerintah daerah untuk ditinjau ulang. Jangan menaikkan harga suka-suka, karena kita punya aturan yang mengikat,” tegasnya. (hgn/ign)
