Plt Kadis Perkebunan Provinsi Kalteng Rizky Ramadhana Badjuri, Minggu (8/5), menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam dan tidak terkesan lepas tangan terkait anjloknya harga TBS.
dalam edarannya, Gubernur Kalteng meminta bupati dan wali kota mengawal proses penetapan harga pembelian TBS dan realisasi penetapan harga pembelian TBS di pabrik kelapa sawit. Hal itu agar PKS tidak sepihak menetapkan harga TBS dari petani sawit.
”Diharapkan bupati/wali kota se-Kalteng dapat mengawal proses penetapan harga pembelian TBS dan realisasi penetapan harga di PKS agar perusahaan tidak sepihak menetapkan harga TBS petani sawit, hingga tidak terjadi keresahan dan kekhawatiran penetapan harga di tingkat petani,” ujarnya. (ewa/ign)
