Kalaupun tidak masuk, dia menyebut bukan karena hubungan Prabowo dan Sri Mulyani secara pribadi tidak baik. Melainkan lebih ke perbedaan pada hal tertentu. “Bukan kurang baik hubungannya, tapi beda frekwensi saja,” terangnya.
Meski demikian, dia menekankan, dalam politik hal apapun tidak bisa dipastikan, khususnya politik Indonesia yang dinamis. “Politik Indonesia kan unik. Jadi never say never (tidak bisa berkata tidak mungkin),” pungkasnya.
Selain Sri Mulyani, nama Retno Marsudi pun tak ada di daftar yang massif tersebar di media sosial itu. Retno sendiri seolah tak ambil pusing. Dirinya tengah disibukkan dengan sejumlah agenda luar negeri.
Selasa (20/2/2024), dirinya tengah menghadiri pertemuan PBB dalam rangka membahas perkembangan di Afghanistan. Acara tersebut diselenggarakan di Doha, Qatar. Kondisi ini pun sempat terjadi saat Retno diisukan mundur beberapa waktu lalu. Dia memilih untuk berada di luar negeri menghadiri sejumlah agenda penting.
”Saat ini saya berada di Doha menghadiri undangan Sekjen PBB untuk membahas perkembangan di Afghanistan,” ujarnya, kemarin.
Terkait Afghanistan ini, seperti diketahui, pada 16 Maret 2023, DK PBB telah meng-adopsi Resolusi 2679 (2023) yang meminta Sekjen PBB mempersiapkan independent assessment mengenai Afghanistan untuk disampaikan ke DK PBB tidak lebih dari 17 November 2023.
Asesmen tersebut telah selesai dilakukan dan disampaikan ke DK PBB pada 9 November tahun lalu. Secara garis besar, laporan/asesmen menyampaikan situasi Afghanistan saat ini, prioritas kunci yang dapat dilakukan, dan rekomendasi termasuk bagaimana melakukan engagement, serta bagaimana dapat membantu rakyat Afghanistan.
Pertemuan di Doha ini, kata dia, melibatkan negara-negara yang selama ini aktif dalam isu Afghanistan. Termasuk Indonesia. ”Dari ASEAN hanya Indonesia. Dari Asia terdapat beberapa negara lain seperti RRT, Jepang, India, Pakistan dan juga negara-negara yang berbatasan dengan Afghanistan,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyambut baik Laporan Sekjen PBB mengenai situasi Afghanistan. Indonesia juga mencatat laporan mengenai situasi hak-hak perempuan Afghanistan yang disiapkan oleh UN Women, IOM dan juga UNAMA. ”Indonesia juga mencatat respon yang diberikan oleh Taliban atau De Facto Authority (DFA) terhadap dua laporan tersebut,” ungkapnya. (far/lum/lyn/mia/jpg)
