Honorer Dihapus, Ini yang Bakal Terjadi terhadap Pemerintahan di Kotim

Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin  Timur (Kotim) Rinie Anderson sepakat dengan sikap Bupati Kotim untuk tetap mempertahankan tenaga kontrak,Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin  Timur (Kotim) Rinie Anderson,honorer dihapus,Bupati Kotim Halikinnor,honorer,honorer dihapus diganti p3k,honorer dihapus 2023,honorer dihapuskan,honorer adalah,pemkab kotim,dprd kotim,radar sampit,radar sampit info terbaru,radar sampit hari ini,berita sampit
Ilustrasi. (jawapos.com)

SAMPIT, RadarSampit.com – Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin  Timur (Kotim) Rinie Anderson sepakat dengan sikap Bupati Kotim untuk tetap mempertahankan tenaga kontrak. Bahkan, pihaknya siap bersama Bupati Kotim Halikinnor memperjuangkan keberadaan honorer dengan menyampaikan kondisi yang ada ke pemerintah pusat di Jakarta.

”Kebijakan menghapus tenaga kontrak ini tentunya akan berdampak tidak baik untuk pelayanan publik di daerah, karena hampir semua sektor, baik di perkantoran hingga pelayanan di pelosok, banyak mengandalkan honorer,” kata Rinie, Senin (23/5).

Bacaan Lainnya

Rinie menuturkan, daerah pelosok seperti di Antang Kalang dan lainnya yang jauh dari pusat kota, sangat bergantung pada tenaga honorer. Baik mereka yang berada di kantor kecamatan hingga puskesmas pembantu, seperti bidan dan perawat.

Selama ini, lanjutnya, pelayanan bisa berjalan baik lantaran tenaga kontrak tersebut berperan secara maksimal. Padahal, penghasilan mereka jauh dibanding tenaga yang berstatus PNS.

Baca Juga :  Harga Elpiji 5 Kg Mencekik, Ramai-Ramai Pindah ke Tabung Subsidi

”Saya sudah bisa memprediksi, kalau kebijakan ini diberlakukan, akan menjadi persoalan serius bagi daerah kita ini,” ujar Rini.

Wakil Ketua DPRD Kotim Rudianur menambahkan, apabila tenaga kontrak daerah diberhentikan, akan membuat runyam daerah. ”Di dinas pun banyak mengandalkan tenaga honorer. Bahkan, kami di DPRD Kotim banyak honorer. Kalau hanya mengandalkan mereka yang berstatus PNS, bisa stagnan kegiatan,”kata Rudianur.

Rudianur berharap persoalan tersebut disuarakan ke pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan itu bisa diterapkan di Jawa dengan jumlah PNS yang sudah ideal. Namun, bagi Kotim, kebijakan itu tidak bisa dilaksanakan mengingat jumlah PNS masih jauh dari ideal.

Pos terkait