”Semoga ada kebijakan dan Bupati Kotim bisa mendengarkan kegalauan kami, tenaga honorer saat ini,” kata honorer tersebut.
Dia mengungkapkan, meski gaji honorer pas-pasan, namun bisa membantu mengurangi beban keluarganya. Apalagi suaminya hanya wiraswasta dengan penghasilan tak menentu, sehingga gaji honorer menjadi tumpuan.
”Kami tidak pernah protes. Tidak pernah bikin masalah. Kalaupun ada bikin masalah, langsung dipecat. Semoga Presiden bisa meninjau ulang keputusan untuk memberhentikan kami,” tandasnya.
Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor menegaskan, Kalteng sangat memerlukan tenaga kontrak untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Fakta di lapangan memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap tenaga tersebut masih sangat penting.
Halikinnor mencontohkan, di daerah pedalaman masih banyak sekolah dasar yang memerlukan guru. Begitu juga puskesmas pembantu. Bahkan, masih ada yang belum memiliki tenaga kesehatan.
”Selama ini untuk menutupi pelayanan kesehatan maupun pendidikan dengan mengangkat tenaga kontrak,” ujarnya.
Menurutnya, apabila regulasi itu dihapus, akan menjadi permasalahan. Khususnya untuk daerah, sementara pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) maupun PPPK juga dibatasi.
”Pengangkatan ASN/PPPK itu dibatasi. Tidak pernah disetujui sesuai keinginan atau kebutuhan. Ini menjadi permasalahan,” tegasnya.
Halikinnor berpandangan, kebijakan itu tak masalah jika diterapkan di Pulau Jawa yang sudah terpenuhi. Namun, untuk Kalteng tidak bisa dipukul rata. ”Kalau Palangka Raya mungkin saja, tapi untuk kabupaten lain, misalnya Kotim saja, masih banyak kekurangan,” ujarnya.
Apabila hal tersebut tak disuarakan, kata Halikinnor, akan berdampak terhadap pendidikan di daerah. ”Pendidikan akan terhambat. Kesehatan masyarakat juga tidak bisa terlayani dengan baik,” tandasnya. (ang/ign)
