Honorer Dihapuskan, Pelayanan Publik Terancam

Rencana pemerintah pusat menghapus honorer bisa berdampak buruk terhadap pelayanan publik,Honorer Dihapuskan Pelayanan Publik Terancam,honorer,honorer 2023,honorer adalah,honorer dihapus diganti p3k,honorer dihapus 2023,anggota DPRD Kotim Rimbun,dprd kotim,pemkab kotim,radar sampit,sampit,kota sampit,tragedi sampit,radar sampit info terbaru
Ilustrasi. (net)

SAMPIT, RadarSampit.com – Rencana pemerintah pusat menghapus honorer bisa berdampak buruk terhadap pelayanan publik. Kebijakan itu diharapkan ditinjau ulang, khususnya bagi wilayah Kalimantan, mengingat tenaga honorer masih sangat dibutuhkan untuk pelayanan terhadap masyarakat.

”Tak bisa diterapkan secepat itu. Kita (Kotim, Red) ini tidak sama dengan kondisi di daerah lain. Pelayanan dasar hingga ke desa dan daerah pelosok terbantu karena honorer. Apa mungkin guru, tenaga medis, bidan di desa harus diberhentikan?” kata anggota DPRD Kotim Rimbun, Minggu (22/5).

Bacaan Lainnya

Rimbun tidak sepakat dengan kebijakan itu. Akan tetapi, apabila honorer yang ada langsung dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), dia setuju.

”Jumlah honorer, baik di SOPD hingga pelosok ada  2.600-an orang. Kalau ini ditarik per semester pertama tahun ini, saya sendiri bisa membayangkan bagaimana kondisi masyarakat akan teriak semuanya, karena tidak ada lagi yang di pustu, guru di pelosok, termasuk di SOPD,” kata Rimbun.

Baca Juga :  Bupati Kotim Targetkan PAD 2023 Capai Rp 500 Miliar

Seperti diketahui, pemerintah berencana menghapus pegawai berstatus honorer di instansi pemerintah mulai 2023. Kebijakan tersebut mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 8 ditegaskan, pemerintah dilarang merekrut tenaga honorer.

Hal itu juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PP Manajemen PPPK. Dalam Pasal 96, pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Oleh karena itu, pemerintah akan diberi kesempatan menyelesaikan permasalahan tenaga honorer hingga 2023.

Pos terkait